Statistik kekerasan terhadap perempuan meningkat selama pandemi. Dalam kajian Komnas Perempuan, selama Januari hingga Mei 2020 jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual, ekonomi, psikis hingga kekerasan fisik maupun kekerasan online mencapai 892 kasus – setara 63% dari total pengaduan yang ditampung oleh Komnas Perempuan sepanjang 2019. (Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama COVID -19 di 34 Provinsi di Indonesia)

Melejitnya angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi ini memang jadi tajuk peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan/16 HAKTP (16 Days of Activism against Gender – Based Violence) di seluruh dunia, yang mengajak kita semua memberikan dukungan terhadap perempuan dan penyintas kekerasan berbasis gender, untuk memperjuangkan dunia yang  bebas dari kekerasan di tengah ancaman pandemi dan krisis ekonomi.

Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!

 “Accompanying the crisis has been a spike in domestic violence reporting, at exactly the time that services, including rule of law, health and shelters, are being diverted to address the pandemic.”

UN Secretary-General’s report : “Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19″

Tetapi di Indonesia masalahnya bukan hanya soal pandemi dan krisis ekonomi. Penetapan status darurat kesehatan selama pagebluk dan sejumlah kebijakan yang mengiringinya, belum mampu menghentikan laju penyebaran virus dan menekan angka kematian yang terus meningkat setiap hari.

Tenaga kesehatan yang sedang mengadu nyawa di garis depan dinilai tidak mendapat perlindungan yang sepadan, demikian pula upaya pemulihan ekonomi yang belum kita rasakan efeknya terhadap perbaikan kondisi ekonomi harian yang lesu, serta efektifitas pelayanan publik untuk membantu persoalan warga yang terdampak oleh pandemi – termasuk perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender yang meningkat selama pandemi.

Terlebih lagi, status darurat kesehatan – menurut analisis Lokataru Foundation – lebih terkesan sebagai dalih untuk membungkam ruang gerak, pikir dan tindakan warga, ketimbang solusi penanganan pandemi  (Lokataru Foundation; 2020). Dari mulai kriminalisasi terhadap kritik dan tuduhan berita bohong, penelantaran nasib pekerja yang mengalami PHK selama pandemi hingga pembubaran aksi protes terhadap kebijakan pemerintah dengan intimidasi dan kekerasan secara psikis maupun fisik.

Lalu apa relasi shrinking civic space dengan kekerasan berbasis gender? Tidak hanya pemerintahan Joko Widodo dinilai membungkam kritik atas nama hoaks dan pencemaran nama baik; kebijakan yang mengiringi setelah penetapan status darurat kesehatan juga jauh dari prioritas untuk melandaikan kurva.

Lalu apa relasi shrinking civic space dengan kekerasan berbasis gender?

Alih–alih menetapkan aturan yang menguatkan komitmen pemerintah memberikan rasa aman kepada warga; seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Masyarakat Adat  – pemerintah malah mengesahkan UU Cipta Kerja yang dinilai akan melanggengkan perampasan lahan terhadap masyarakat adat, perusakan lingkungan hidup atas nama pembangunan, ketidakpastian hak pekerja, yang pasti menambah beban bagi perempuan selama masa pandemi.

Masyarakat adat Sigapiton saat menggelar aksi unjuk rasa di Balige, Kabupaten Toba Samosir,  September 2019 (Tagar.id/Istimewa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti kisah ibu–ibu masyarakat adat desa Sigapiton, Ajibata – Kab. Toba Samosir yang berdiri bersama – sama menentang pembangunan jalan menuju salah satu destinasi wisata prioritas The Nomadic Kaldera Toba Escape. Pembangunan jalan akses yang menerobos 200 hektar lahan adat Sigapiton ini ditolak ramai–ramai oleh warga yang kemudian berakhir dengan aksi penghadangan alat berat oleh ibu–ibu yang menolak tanahnya diserobot.

Berselang hampir setahun setelahnya, Martheda Esterlina Selan atau Mama Ester; seorang ibu, masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan – NTT tepatnya, juga sempat bersitegang dengan aparat satpol PP (14/10/2020) terkait upaya pengusiran masyarakat adat di dalam lahan hutan Pubabu yang hendak dijadikan lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata. Video tersebut menunjukkan tak hanya pengusiran dilakukan secara paksa; tetapi juga tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap perempuan dan anak di bawah umur juga nampak dilakukan oleh petugas Satpol PP Kab. Timor Tengah Selatan.

Masih banyak kisah lainnya, seperti ibu–ibu Petani Tebo di Desa Lubuk Mandarsah, Jambi yang turut menghadang masuknya alat berat PT. Wira Karya Sakti yang merusak lahan kebun warga, atau kisah Teh Aas, penghuni Pulau Pari yang melawan rencana privatisasi pulaunya. Semuanya tidak hanya menunjukkan korelasi antara rencana pembangunan masif dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga mengisyaratkan munculnya upaya perebutan kembali ruang–ruang sipil oleh gerakan perempuan di Indonesia.

Aksi perlawanan ibu-ibu dari komunitas adat di berbagai wilayah tersebut menunjukkan dua poin penting. Pertama, kebijakan pemerintahan Jokowi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur justru lebih banyak melanggar hak-hak warga dan memperpanjang ritus kekerasan aparat terhadap warga, khususnya kepada perempuan. Tidak hanya itu, kasus kriminalisasi terhadap Veronika Koman yang dituduh melakukan penghasutan, atau kepada Yohana Tiko – aktivis Walhi Kaltim yang dipaksa mengidap COVID-19 akibat turut memprotes kebijakan pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak punya komitmen untuk melindungi ruang sipil yang seharusnya berbasis pada kritik dan perbedaan pendapat, juga untuk melindungi kaum perempuan yang masih mengalami penindasan di tengah iklim sosial politik yang masih sangat misoginistik. 

Namun figur-figur yang disebutkan diatas justru mampu melampaui stigma dan predikat yang sering dilekatkan kepada perempuan, serta mampu menjadi inspirasi bagi gerakan masyarakat sipil lainnya untuk berpikir dan bertindak kritis terhadap apa yang hendak disodorkan secara paksa oleh pemerintah kepada warganya. 

Kedua, bukan berarti pengerdilan ruang sipil selama rezim Jokowi betul-betul membenamkan perjuangan masyarakat sipil. Dengan segala hormat, figur-figur perlawanan terhadap pengekangan sipil yang selama ini disematkan pada tokoh seperti Munir, Wiji Thukul dan tokoh -tokoh lainnya yang selama ini muncul dalam representasi laki-laki; kini muncul dari sosok perempuan seperti Mama Ester, ibu-ibu Sigapiton, atau aktivis pembela HAM dan demokrasi seperti Asfinawati, Yati Indriyani, Nurhayati, Dewi Kartika dan banyak perempuan lainnya yang terus menentang segala bentuk kelaliman pemerintah yang semakin dalam masuk  ke ranah – ranah privat warga negara. 

16HAKTP 2020 kami nilai sebagai penanda: di tengah situasi demokrasi dan kebebasan sipil yang suram, lahir banyak inspirasi perlawanan untuk kembali merebut ruang sipil yang semakin mengkerut akibat dalih protokol kesehatan – dan inspirasi itu lahir dari banyak tokoh/gerakan perempuan yang melawan penindasan.

Dan menjadi kehormatan bagi kami yang bekerja untuk isu – isu HAM, demokrasi dan kesetaraan untuk turut bersama gerakan perempuan di seluruh Indonesia, untuk membantu mengedarkan inspirasi perlawanan ini ke seluruh penjuru. Bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah seharusnya dihentikan dan dukungan penuh sepatutnya diberikan bagi tiap perempuan untuk terus merebut dan memenangkan kembali ruang miliknya.