Pelapor pelanggaran atau whistleblower di Indonesia hari ini harus berhadapan dengan banyak bahaya dan ancaman demi mengatakan kebenaran. Dalam upaya mengungkap praktik korupsi, misalnya, seorang whistleblower rentan jadi target serangan balik. Salah satunya terjadi di tahun 2017, saat empat pegawai Peruri dipecat dan dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik karena mempertanyakan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang di Perum Peruri.

Kasus Ini bermula ketika empat pegawai Peruri yang juga pimpinan Serikat Pekerja Peruri, Tri Haryanto, Idang Mulyadi, Mohammad Munif Machsun dan Marion Kova, mengendus sejumlah kejanggalan ketika Peruri melakukan pengadaan mesin pencetak uang. Salah satunya, soal kemampuan mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan. Selain itu, Peruri juga diketahui langsung melunasi 95 persen pembayaran. 

Atas dasar kecurigaan itu, Tri Cs melaporkan dugaan adanya potensi kerugian negara dalam pengadaan mesin pencetak uang di Peruri ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hasil audit BPK menyatakan tidak ditemukan kerugian negara. Kendati kasus korupsinya masih diselidiki Kejaksaan dan KPK serta mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tri Cs diadili di PN Jakarta Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik. 

Kantor Perum Peruri di kawasan Blok M – peruri.co.id

Dalam persidangan, keempat pimpinan serikat pekerja Peruri yang jadi terdakwa ini menampik laporan mereka tentang dugaan korupsi di Peruri, adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Pada 9 Oktober 2017, didampingi Lokataru, Kantor Hukum & HAM, mereka diputus bebas murni oleh majelis Hakim Made Sutrisna. Mereka terbebas dari segala dakwaan dalam kasus pencemaran nama baik. Keempatnya sebagai whistleblower dinyatakan sah melakukan perbuatannya dalam kapasitasnya sebagai aktivis serikat pekerja.

Whistleblower Terancam Punah

Kritik tajam pantas dialamatkan ke pemerintah kita atas berbagai hambatan dan terabaikannya perlindungan bagi warga negara yang berperan dalam memerangi korupsi. Praktik balas dendam, teror, kekerasan, penurunan jabatan, pemecatan, atau bahkan kriminalisasi terus dihadapi para whistleblower dan para aktivis antikorupsi. Bahaya dan ancaman yang dihadapi dalam pengungkapan kasus korupsi menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih memadai terhadap mereka yang mengungkap korupsi.

Padahal sejumlah regulasi di Indonesia sudah mengatur mengenai whistleblower. Indonesia juga telah menandatangani Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Di Pasal 33 UNCAC memberikan kewajiban hukum bagi Negara Pihak untuk menyediakan perlindungan terhadap para whistleblower.

Naasnya, tumpukan regulasi itu nyatanya hanya pepesan kosong. Fakta di lapangan menunjukkan whistleblower masih menerima tindakan balas dendam koruptor.

Pada November 2018, Mulkansyah, Aktivis National Corruption Watch (NCW) Riau menjadi terdakwa dan diadili dalam kasus pencemaran nama baik atas perannya mengungkap kasus korupsi di Riau yang diduga melibatkan Bupati Lingga, Alias Wello. 

Di Bengkalis, Toro ZL, seorang wartawan juga diadili dengan dakwaan pencemaran nama baik  dan pelanggaran UU ITE atas perannya dalam pemberitaan dugaan korupsi dana bansos yang diduga melibatkan Bupati Bengkalis.

Lain di Indonesia, lain di Islandia. Negara ini dikenal sebagai negara yang teladan dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower. Pada 2010, para ahli dan aktivis di Islandia membentuk badan Internasional Modern Media Institute yang dirancang untuk mempromosikan dan menerapkan perlindungan whistleblower.

Di Inggris, undang-undang Whistleblowing sudah antigoyah dan telah berlaku selama lebih dari satu dekade. Undang-undang yang berlaku saat ini bertujuan untuk melindungi pekerja yang menjadi whistleblower.

Berbeda dengan Islandia dan Inggris, Denmark tidak memiliki undang-undang yang melindungi whistleblower dari serangan balik koruptor. Posisi whistleblower menjadi ambigu di bawah hukum Denmark. Whistleblower yang menghadapi serangan balik koruptor harus melalui prosedur yang panjang untuk bisa menggunakan hak mereka.

Undang-undang Denmark tidak memberikan panduan yang jelas tentang perlindungan bagi whistleblower. Banyak undang-undang yang secara efektif membatasi kebebasan berbicara karyawan. Undang-Undang Administrasi Publik, misalnya, regulasi ini mengatur kerahasiaan profesional untuk karyawan publik, dan KUHP menghukum karyawan publik yang melanggar kewajiban kerahasiaan mereka.