UHC atau Universal Health Coverage adalah kesempatan bagi semua orang untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka perlukan, kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkannya. Hal ini selaras dengan target SDGs poin 3.8, yang menetapkan tenggat pencapaian UHC di masing-masing negara anggota UN harus tuntas 10 tahun lagi.

Laporan WHO tahun 2019 menjelaskan, pada 2017 hampir setengah penduduk dunia (33%-49%) telah dilindungi oleh layanan kesehatan dasar. Jumlah yang akan dicakup dalam era SDG diproyeksikan akan meningkat sebesar 1,1 sampai 2,0 miliar. 

Namun tren tersebut juga diimbangi oleh pertumbuhan populasi dunia, sehingga persentase orang yang mendapatkan layanan kesehatan juga akan melambat. Jika hal ini berlanjut hingga 2030, hanya 39% sampai 63% dari populasi global yang akan ditanggung pelayanan kesehatan dasarnya. Untuk mencapai target SDG UHC pada tahun 2030, cakupan setidaknya harus digandakan dua kali lipat dari capaian 2017. 

Menurut WHO, berikut tujuh negara dengan indeks cakupan pelayanan UHC terbaik di dunia: 

  1. Kanada

Para Canadian menggunakan dana publik untuk membiayai sistem pelayanan kesehatan di negaranya. Agar memenuhi syarat untuk menerima kontribusi tunai federal secara penuh untuk pelayanan kesehatan, setiap rencana asuransi kesehatan baik provinsi atau teritori harus mematuhi lima pilar Undang-Undang Kesehatan Kanada, yaitu:

  1. Diatur secara publik.
  2. Komprehensif dalam cakupan kondisi
  3. Universal
  4. Dapat berlaku lintas provinsi
  5. Dapat diakses (contoh: tanpa biaya admin).

Di lain pihak, pemerintah Kanada memiliki tanggung jawab untuk membiayai, mengorganisir, dan memberikan dan mengawasi pelayanan kesehatan. Pemerintah secara langsung mendanai dokter dan program obat-obatan, dan menjalin kerja sama dengan otoritas kesehatan yang didelegasikan untuk menyediakan layanan. Veteran, pengungsi, dan narapidana yang berada di penjara juga termasuk beneficiaries yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Kanada.

  1. Australia

Sistem kesehatan di negeri kangguru ini memang salah satu yang paling komprehensif di dunia, menawarkan berbagai layanan kesehatan umum dan preventif sampai pada kondisi kompleks yang memerlukan tindakan spesialis. 

Sistem kesehatan ini dibagi menjadi dua bagian: sistem kesehatan publik dan sistem kesehatan swasta. Sistem kesehatan publik terdiri dari sejumlah komponen, termasuk rumah sakit umum, layanan berbasis masyarakat (community based services), layanan berbasis masyarakat, dan organisasi kesehatan terafiliasi yang sebagian besar dimiliki dan diatur oleh pemerintah negara bagian dan teritori. Warga Australia mengakses sistem pelayanan kesehatan ini secara free ya gengs! Atau dengan biaya yang lebih rendah melalui Medicare (sumber dananya juga dari pajak).

Medicare sendiri merupakan skema pemerintah untuk memberikan akses publik ke perawatan kesehatan, mencakup:

  1. Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagai pasien publik di rumah sakit umum.
  2. 75% dari biaya pada daftar pemerintah untuk layanan dokter di rumah sakit jika kamu pasien swasta (private patient).
  3. Semua (atau yang lebih dikenal “bulk billing”) atau beberapa biaya untuk berobat ke dokter umum maupun spesialis.
  4. Beberapa (tapi kaga semua ye!) tes dan pengujian yang dokter anjurkan kalo kalian sakit. 
  5. Mengurangi biaya pada beberapa obat resep, jika obat yang kalian butuhkan ada dalam daftar pemerintah yang disebut dengan Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS).

Daftar layanan di atas bersubsidi dari pemerintah. Setiap layanan yang berada di daftar layanan bersubsidi tersebut dikenal dengan nama Medicare Benefits Schedule (MBS). 

  1. Selandia Baru

Selandia Baru telah berhasil mencapai UHC, sebagian besar didanai oleh publik dan dikelola secara regional. Layanan kesehatan di lokasi syuting Lord of the Rings ini mencakup rawat inap, rawat jalan, kesehatan mental, dan perawatan jangka panjang, serta obat resep. Pajak umum membiayai sebagian besar layanan kesehatan. Pemerintah pusat menetapkan anggaran tahunan dan paket tunjangan. Dewan kesehatan daerah (kalo di Indonesia, sebangsa Dinas Kesehatan kali ya), bertugas merencanakan, membeli, dan menyediakan layanan kesehatan di tingkat lokal.

Layanan kesehatan yang didanai publik bisa dibilang banyak di Selandia Baru. Mulai dari perawatan pencegahan, layanan rawat inap dan rawat jalan, layanan bersalin, terapi fisik, sampai perawatan kesehatan mental dan layanan dukungan disabilitas. 

  1. Korea Selatan

Pada tahun 1976, Korea mulai mengadopsi kebijakan jaminan kesehatan universal yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun 1989. Namun, dalam kurung waktu 12 tahun, tepatnya 1988, seluruh warga Korea telah memiliki jaminan kesehatan melalui inisiatif sektor swasta dan lembaga asuransi kesehatan. 

Ada tiga prinsip dasar yang diimplementasikan oleh pemerintah Korea pada saat memulai kebijakan tentang jaminan kesehatan di negeri Ginseng tersebut, yaitu:

  1. Pertanggungan itu wajib, didukung oleh rangkaian Undang-Undang yang mewajibkan tahapan agar jaminan kesehatan secara universal tersebut tercapai.
  2. Tingkat kontribusi harus didasarkan pada pendapatan individu. Individu dengan pendapatan lebih tinggi akan membayar lebih biaya asuransi kesehatan.
  3. Tingkat manfaat dari asuransi kesehatan yang diberikan tidak bergantung pada tingkat kontribusi. Setiap individu akan mendapatkan pelayanan yang sama meskipun membayar biaya asuransi yang berbeda.

Namun bagaimana dengan warga Korea yang tidak memiliki pekerjaan atau dalam kategori miskin? Tenang, pemerintah Korea memiliki program asuransi kesehatan yang mereka keluarkan pada tahun 1977, yang mencakup kaum miskin. Ada beberapa kategori penerima dalam program asuransi kesehatan yang ini, yaitu:

  • Individu yang tinggal di fasilitas umum;
  • Individu yang menganggur atau tidak bekerja dan bergantung pada bantuan keluarga untuk dukungan finansial; dan
  • Penerima manfaat yang memenuhi syarat, yakni mereka yang membutuhkan medis karena biaya pengobatan yang mahal. Orang-orang yang pendapatannya di bawah 25% dari pendapatan per kapita negara berhak untuk mendapatkan bantuan publik untuk biaya pengobatan. 

Ternyata bukan hanya dalam drama “Hospital Playlist” saja terlihat fasilitas dan tenaga kerja medis yang baik. Dengan beberapa skema jaminan kesehatan universal, Korea menjadi negara Asia pertama yang masuk dalam ranking 10 besar negara dengan UHC terbaik versi WHO.

  1. Singapura

Negeri tetangga kita, yang luas negaranya tidak lebih besar dari Jakarta ini telah mencapai UHC melalui sistem finansial campuran. Singapura memiliki kerangka perawatan kesehatan “multipayer”, dimana satu kasus pengobatan dapat dicakup oleh berbagai skema, dikenal sebagai 3M, yaitu:

  1. Diluncurkan pada tahun 2015, MediShield Life merupakan asuransi perawatan kesehatan dasar yang universal. Sifatnya wajib bagi setiap warga negara dan penduduk tetap. Asuransi kesehatan ini memberikan perlindungan seumur hidup terhadap tagihan rumah sakit yang besar dan perawatan rawat jalan. 
  2. MediSave, skema tabungan medis nasional. Setiap karyawan dan pemberi kerja dengan status warga negara dan penduduk tetap wajib menyetor gaji ke akun MediSave (8-10,5% tergantung usia). Rekening bebas pajak tanpa bunga ini, selain untuk membayar biaya perawatan kesehatan pribadi, dapat digunakan untuk membayar biaya perawatan kesehatan anggota keluarga.
  3. MediFund merupakan safety net yang diberikan oleh pemerintah untuk warga Singapura yang membutuhkan dan tidak dapat menutupi biaya perawatan medis mereka bahkan dengan rekening MediSave. 

Antara tahun 2009-2016, porsi belanja kesehatan pemerintah meningkat menjadi 41%, dikarenakan peningkatan subsidi publik yang dimaksudkan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan secara pribadi oleh warga negara dan penduduk tetap ketika berobat.

Pemerintah Singapura juga memberikan berbagai subsidi lain untuk membantu biaya perawatan medis yang lebih terjangkau, seperti:

  • Di rumah sakit umum, pasien bisa mendapatkan subsidi dengan memilih bangsal atau kamar perawatan dengan fasilitas yang lebih minim. Ini tidak berpengaruh dengan kualitas perawatan medis yang diberikan. 
  • Jika kalian adalah pasien rawat jalan dengan dokter spesialis di Singapura, kalian akan dapat subsidi dari pemerintah hingga 75%, hal ini tergantung dengan tingkat pendapatan dan status tempat tinggal pasien. 
  • Subsidi juga diberikan kepada pasien yang membutuhkan perawatan jangka menengah dan panjang setelah keluar dari rumah sakit. Pasien dapat menerima hingga 75% subsidi untuk layanan residensial dan 80% subsidi untuk layanan non-residensial jika mereka menerima perawatan dari penyedia layanan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. 

Selain memiliki skema jaminan kesehatan universal yang sudah jauh lebih canggih dibandingkan BPJS milik Indonesia, Singapura juga memiliki sistem administrasi yang tertib terhadap rekam jejak pasiennya: “One Patient, One Health Record”. Selain memudahkan tenaga medis, sistem administrasi ini mempermudah pemerintah untuk mengontrol alokasi dana kesehatan mereka setiap tahunnya.  

  1. Swedia

Dalam Undang-Undang Layanan Kesehatan dan Medis Swedia menyatakan bahwa sistem kesehatan Swedia harus mampu mencakup seluruh penduduk resmi. Cakupan tersebut bersifat universal dan otomatis. Perlindungan darurat disediakan untuk semua pasien dari Uni Eropa, negara-negara wilayah ekonomi Eropa, dan sembilan negara lain yang memiliki perjanjian bilateral dengan Swedia. 

Selain penduduk resmi EU, anak-anak yang mencari suaka dan tidak berdokumen berhak atas layanan perawatan kesehatan yang sama dengan penduduk tetap. Selain itu, pencari suaka dewasa dan orang dewasa tanpa dokumen yang membutuhkan perawatan yang tidak dapat ditunda (seperti melahirkan), juga memiliki hak perawatan yang sama dengan warga negara Swedia 

Ada tiga prinsip dasar yang berlaku untuk semua perawatan kesehatan di Swedia:

  • Human Dignity

Semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama, terlepas dari status mereka. 

  • Need and Solidarity

Mereka yang paling membutuhkan (dalam hal penanganan medis), harus diutamakan. 

  • Cost-effectiveness

Ketika harus membuat keputusan, harus ada keseimbangan antara biaya dan manfaat peningkatan kesehatan dan kualitas hidup yang menerima pelayanan (beneficiaries). 

Di tingkat daerah, 21 badan daerah bertanggung jawab untuk membiayai dan memberikan layanan kesehatan sesuai standar kepada warga. Pemerintah lokal (kota/kabupaten kalau di Indonesia), 290 pemerintah kota bertanggung jawab atas perawatan para lansia dan kaum disabilitas yang ada di setiap daerah, termasuk perawatan medis jangka panjang. 

  1. Belgia.

Sistem perawatan kesehatan di Belgia merupakan salah satu yang terbaik di Eropa. Jika kalian tinggal dan bekerja di Belgia, kalian harus mendaftarkan diri untuk jaminan sosial dan membayar premi asuransi kesehatan agar bisa mengakses layanan kesehatan publik yang disubsidi oleh negara. Namun, untuk mereka yang tidak memiliki akses layanan kesehatan publik, wajib memiliki asuransi swasta untuk menanggung perawatan kesehatan. 

Pada tahun 2016, Belgia menghabiskan 10% dari PDB tahunannya untuk biaya perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan publik di Belgia didanai oleh asuransi kesehatan dan kontribusi jaminan sosial yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, warga diharuskan membayar sisa perawatan kesehatan yang tidak disubsidi oleh pemerintah. 

Namun jangan sedih dulu, kalian ga perlu pusing kalo kalian jadi rakyat misqueen di Belgia, karena bisa dibilang jaminan kesehatan yang disubsidi oleh negara termasuk lengkap, diantaranya:

  • Sekitar 50-75% biaya berobat di dokter umum, rumah sakit, dan klinik.
  • 20% dari biaya resep.
  • Biaya perawatan gigi dasar.
  • Biaya melahirkan.
  • Penduduk yang tidak memiliki pendapatan/menganggur, pensiunan, pelajar, dan penyandang disabilitas berhak atas subsidi yang sama dengan penduduk produktif. 

Tak heran, dengan jaminan kesehatan universal ini, Belgia menempati urutan kesembilan jaminan kesehatan universal terbaik di Uni Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA).