Selama enam tahun terakhir, kondisi masyarakat adat di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, semakin mengkhawatirkan. Tak henti-henti mengalami perampasan wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat adat Sumba Timur, seperti terjadi di banyak daerah di Indonesia, dicap sebagai musuh pembangunan dan investasi.

“Masyarakat adat, terutama nilai dan visual mereka, kerap dijadikan materi dan “didagangkan” oleh non masyarakat adat, ” ujar peneliti Hakasasi.id, Marudut Sianipar.

Sejak 2014, masyarakat adat di Sumba Timur teguh mempertahankan wilayah adatnya dari ekspansi bisnis PT Muria Sumba Manis (PT. MSM), saat Bupati Sumba Timur untuk pertama kalinya menyetujui perizinan kepada PT. MSM. Anak perusahaan Djarum ini membuka lahan konsesi perkebunan tebu dan pabrik gula seluas 19.493,659 Ha di wilayah Sumba Timur. 

Menurut hasil investigasi Lokataru, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) pada Januari-Maret 2019, terkuak fakta adanya beberapa pelanggaran hukum dan HAM yang disebabkan oleh bisnis perkebunan tebu milik PT. MSM.

MSM setidaknya melakukan lima pelanggaran Hukum dan HAM di bidang lingkungan hidup, bidang keagamaan dan kebudayaan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertanahan, dan bidang pemidanaan.

Di bidang lingkungan hidup misalnya, terjadi kerusakan hutan, padang penggembalaan, kerusakan ladang pertanian, dan adanya privatisasi air yang berujung pada krisis air bagi masyarakat.

Hal ini mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan dan berimbas pada gagalnya ladang pertanian masyarakat adat. Sementara itu, sabana sebagai padang penggembalaan hewan masyarakat dialih fungsikan menjadi lahan konsesi perkebunan tebu.

Selama Lokataru melakukan proses advokasi, sebanyak empat masyarakat adat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Perkembangan proses hukum yang tak sesuai serta tekanan yang terus menerus diterima masyarakat adat juga menambah banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi.

Di Indonesia, pengakuan keberadaan masyarakat adat jelas tertuang dalam UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3). Aturan ini juga yang memandatkan untuk menghadirkan Undang-Undang turunan khusus untuk melindungi dan menghormati hak Masyarakat Adat.

Karena itu masyarakat sipil terus mendorong segera disahkannya rancangan undang-undang Masyarakat Adat yang saat ini (masih) berada di DPR. Hiruk-pikuk pembahasan RUU ini sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sekelumit persoalan mewarnai perjalanan pengharapan Masyarakat Adat untuk menuntut pengakuan dan perlindungan hak sebagai entitas masyarakat.

Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pembahasan RUU Masyarakat Adat ini sudah dilakukan sejak 2009 hingga 2014. Lima tahun bergulir dibahas, namun RUU Masyarakat Adat tidak juga disahkan. 

Pada Juli 2018, RUU ini masuk ke DPR. Menteri Desa saat itu, Eko Putro Sandjojo, mengatakan RUU Masyarakat Adat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan hak ekonomi masyarakat adat untuk bisa berkembang. Setahun berselang, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan RUU ini terancam ditelantarkan oleh pemerintah. Pengesahan RUU Masyarakat Adat masih terus terombang-ambing di DPR.

RUU ini  diusulkan masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Namun hingga Juli 2020, tak terlihat tanda-tanda RUU ini rampung. Padahal RUU Masyarakat Adat ini dinilai bisa menjadi sebuah instrumen hukum yang memasukkan masyarakat adat ke dalam kehidupan bernegara. RUU ini juga mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat.

Di tengah penantian ini, beriringan juga tersiar bertubi-tubi kabar kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2019, setidaknya 51 anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi.

Masyarakat Adat di Sumba Timur menggunakan alam sebagai perantara mengucap rasa syukur atas limpahan sumber alam kepada sang pencipta. Dalam ritual adat tahunan, mereka akan melakukan serangkaian ritual sembahyang yang berpindah-pindah, mulai dari pantai, hutan, padang savana hingga ke bukit. Diiringi lagu dan syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan nenek moyang dengan alam. Mereka tak bisa hidup terpisah dari alam. Keberlangsungan tatanan kehidupan mereka pun akan terganggu tatkala terjadi kerusakan alam.

Kekayaan sumber alam layaknya jantung dalam organ tubuh. Masyarakat adat bukan anti pembangunan atau investasi, melainkan memperhitungkan kelangsungan dan kehidupan jangka panjang anak-cucu mereka, terutama melindungi secara ekologi. Sehingga tak terjadi bencana alam dan kerusakan lingkungan di kemudian zaman.

Kebebasan beragama dan beribadah mereka sebagai penganut kepercayaan lokal Marapu juga akan terganggu jika terjadi kerusakan alam. Sebab, situs-situs ritual adat yang ada sebagian banyaknya adalah terbuat dari hasil alam.

“Presiden tidak pernah benar – benar punya niat untuk melindungi kekayaan intelektual dan keberadaan masyarakat adat yang sudah eksis bahkan sebelum republik ini berdiri,” pungkas Marudut.

Tanpa ada perlindungan dan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di setiap program dan pembangunan pemerintah, maka kisah perampasan wilayah adat dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat akan terulang.