Pada hari Senin, 16 November 2020, gugatan Singky Soewadji kepada Polda Surabaya mengenai pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dugaan tindak pidana perdagangan satwa ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian, maka penyelidikan atas ‘dirampasnya’ 421 satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) otomatis berhenti dan pelaku-pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kasus Singky berawal tahun lalu saat ia dan kawan-kawannya dari Aliansi Pecinta Satwa Liar melaporkan Tonny Sumampau cs yang diduga telah menjarah 421 satwa liar di KBS. Menurut Singky, pada tahun 2013 Tim Pengelola Sementara yang saat itu diketuai Tonny telah melakukan transaksi ilegal dengan beberapa pemilik konservasi lain, dengan dalih melakukan pemindahan satwa. Beberapa nama diantaranya adalah pemilik sekaligus direktur Taman Hewan Pematang Siantar yakni Rahmat Shah dan Michael Sumampau, General Manager dari PT Taman Safari Indonesia Prigen.

Transaksi tersebut dinilai ilegal oleh Singky, karena Tonny Sumampau sebagai Ketua Tim Pengelola Sementara KBS sebenarnya tidak bisa melakukan pertukaran hewan lantaran izin konservasi KBS sudah dicabut sejak tahun 2010 oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan baru diperbarui tahun lalu.

Tidak terima dengan pernyataan Singky, Tonny Sumampau dan Rahmat Shah, pemilik Kebun Binatang Siantar yang Singky curigai turut bermain dalam perampasan satwa di KBS, melaporkan Singky atas tuduhan pencemaran nama baik. Singky dilaporkan melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 3 UU ITE. Atas gugatan tersebut Singky ditangkap dan dipenjara selama 18 hari, meski kemudian dinyatakan bebas murni oleh pengadilan. Namun, polisi tidak melanjutkan penyelidikan terhadap 421 satwa yang dirampas dari Kebun Binatang Surabaya dengan mengeluarkan SP3. Selanjutnya Singky pun menggugat keputusan Polda Surabaya tersebut yang berakhir dengan ditolaknya gugatan Singky.

Singky Saat Ditangkap (Sumber: dokumen pribadi)

.

Tiga Kejanggalan 

Menurut Singky, terdapat tiga kejanggalan dalam proses pemindahan satwa dari KBS ke kebun-kebun binatang lainnya: adanya pihak yang tidak berwenang melakukan pertukaran satwa yang melibatkan satwa-satwa langka appendix 1 (satwa dengan populasi kurang dari 800 ekor), pertukaran dilakukan saat izin konservasi KBS belum ada, dan satwa yang ditukar dengan timbal balik material.

Ketiga hal tersebut telah melanggar ketetapan yang telah diatur dalam PP No.8/1999 khususnya pasal 32, 33 dan 34 yang mengatur tata cara penukaran satwa liar dan dilindungi. Pasal 33 menetapkan pertukaran satwa yang legal adalah dengan menukarkan satwa dengan satwa lain berdasarkan keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan. 

Pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Contohnya pada penukaran satwa antara Tonny Sumampau dan Rahmat Shah, di mana penukaran yang dilakukan berupa penukaran antara satwa-satwa surplus KBS seperti komodo, orang utan dan babi rusa dengan jasa Rahmat Shah untuk memugar KBS, membangun museum dan memberikan hewan-hewan yang sudah diawetkan.

Fotocopy Dokumen Penukaran Satwa Surplus Tonny Sumampau dan Rahmat Shah

Pasal 34 juga menjelaskan bahwa untuk beberapa hewan langka yang dilindungi, penukaran harus mendapatkan izin dari Presiden langsung. Tambah lagi, di pasal 32, penukaran hewan harus dilakukan oleh lembaga konservasi. Seperti telah disinggung tadi, KSB baru kembali mendapatkan izin lembaga konservasi pada tahun 2019, sementara pertukaran terjadi di tahun 2013.

PN Surabaya turut melakukan hal yang merugikan masyarakat. Alih-alih meneruskan penyelidikan, PN Surabaya menolak gugatan Singky dengan alasan bahwa bukti yang dibawakan oleh Singky hanya berupa fotokopi dan bukan dokumen asli, sehingga tidak sah untuk dijadikan dasar untuk melakukan pra-pengadilan. Menurut Haris Azhar, direktur Lokataru argumen hakim untuk mengeluarkan keputusan tersebut sangatlah lemah, “Argumentasi tidak cukup bukti karena hanya fotokopian yang dikeluarkan oleh hakim ini lemah. Karena ini masih tahap penyelidikan, dan oleh karenanya justru penyidik yakni Polisi yang harus menindaklanjuti (dari bukti ini).” ungkapnya saat diwawancara via Whatsapp. Dengan demikian, seakan-akan Pengadilan Negeri Surabaya melimpahkan beban penyelidikan kepada Singky, bukan kepada pihak kepolisian.

Dibungkam Bersamaan

Pembungkaman yang dialami Singky melalui penggunaan UU ITE merupakan contoh terkini dari penyempitan ruang sipil. Menurut Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2019 garapan Safenet, Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan pasal pemidanaan yang paling banyak digunakan, dengan 10 kasus tercatat oleh Safenet.

Sudah dibungkam, penyelidikan terhadap kasus transaksi ilegal satwa pun turut dibuat terbengkalai. Pemerintah seolah mendukung tindakan pembungkaman Tonny Sumampau dan Rahmat Shah dengan mendiskreditkan Singky, menganggap Singky hanya warga yang ingin coba-coba saja melaporkan kasus KSB. Serta mempertanyakan legalitas Singky sebagai pelapor.

Padahal terlepas dari legalitas Singky sebagai pelapor, polisi seharusnya tetap mengusut tuntas kasus ini. Selain memang sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan mafia satwa liar ini, dengan tidak melanjutkan penyelidikan, negara mengalami kerugian besar-besaran.

“Satwa liar ini tidak bisa dihargakan. Tapi, jika kita bandingkan dengan harga panda yang Indonesia sewa sebesar 9,9 Miliar per tahun kepada China yang notabene merupakan satwa appendix satu (langka), kita bisa bayangkan berapa kerugian negara,” jelas Singky saat kami wawancara.

Terlebih lagi, satwa liar juga merupakan barang publik. Menurut Pasal 16 ayat (1) PP No.18 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sifat dari Satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari habitat alam (generasi pertama) untuk keperluan penangkaran dinyatakan sebagai satwa titipan negara. Peraturan ini diperkuat oleh Pasal 13 Permenhut No. P.19/Menhut-II/ 2005 yang menyatakan bahwa Spesimen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Memang terdapat peraturan yang menyatakan bahwa satwa langka generasi selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk diperjual belikan maupun dipelihara secara legal. Namun, peraturan tersebut hanya berlaku untuk hewan apendix 2. Untuk hewan-hewan langka appendix 1, peraturan ini tidak berlaku. 

Jika pihak polisi membatalkan penyelidikan dan tetap mendiamkan praktik seperti ini meski sudah ada bukti keberadaan transaksi ilegal, berarti sama saja dengan mempersilahkan hewan-hewan langka ini untuk terus diperdagangkan ke depannya.