Pandemi oh pandemi, seakan tak habis dibahas selama tahun 2020. Mulai dari awal penyebarannya di awal tahun, sampai efeknya yang tidak beres-beres sampai sekarang. Tak terkecuali di bidang pendidikan.

Sekolah dan kampus ditutup sementara, semua proses pembelajaran yang tadinya tatap muka diubah menjadi daring sehingga peserta didik dapat tetap belajar di rumah. Seluruh pihak, baik siswa, orang tua siswa, pengurus sekolah, sampai guru dan dosen pun dipaksa beradaptasi dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menuntut melek teknologi 4.0. 

Mungkin bagi kalian yang di rumahnya terpasang wifi, PJJ bukan jadi persoalan. Namun sayangnya, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim seakan menyusahkan rakyat kecil dan masyarakat yang masih “susah sinyal”.

(Espos/Nicolous Irawan) Siswa SD Negeri Mojo menggunakan handy talky saat mengikuti PJJ dari rumahnya di Mojo, Pasar Kliwon, Solo.

Keterbatasan sinyal ini memang tak menyurutkan dedikasi tenaga pengajar untuk tetap memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Contohnya Sigid Pambudi, guru kelas VI SD Negeri Mojo, Pasar Kliwon, Solo yang mengakali keterbatasan teknologi daring di wilayahnya dengan menggunakan perangkat handy-talky. Tapi tak semua anak Indonesia semujur murid-murid Sigid. Apa lama-lama kegiatan belajar mengajar harus pakai kode semaphore?

Jor-joran di Pariwisata

Bukan cuma salah Nadiem Makarim yang tak mampu berikan solusi cespleng untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ia inisiasi, Johnny G Plate, si Menteri “Kalau Pemerintah Bilang Hoax, ya Hoax” pun tak menunjukkan kinerja bermutu sebagai rekan kerja Nadiem dalam kabinet. Sebagai nahkoda Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah seharusnya prioritas Plate adalah membantu proses PJJ yang sangat tergantung pada sinyal dan teknologi. Eh ini malah kebanyakan patroli siber mulu kayak hansip komplek, kebutuhan masyarakat malah dibiarkan ambyar.

Menkominfo yang identik dengan kumisnya itu memang menargetkan percepatan perluasan akses internet di ribuan desa/kelurahan dan 150.000 titik fasilitas publik. Ia juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk menghadirkan sinyal 4G di 12.548 desa/kelurahan hingga akhir 2022. Ya, kita aminin saja deh biar proyek Menkominfo ini berjalan mulus. Tapi target-target itu toh belum mampu untuk menjawab persoalan PJJ saat ini. 

Hal ini bertolak belakang dengan misi Mr. Plate untuk membangun jaringan sinyal 4G di kawasan wisata super prioritas sebagai wujud perbantuannya terhadap Wishnutama (Menparekraf), sesama menteri dalam kabinet Jokowi jilid dua ini. Pada tanggal 13 November, Menkominfo meresmikan infrastruktur 18 (delapan belas) Base Transceiver Station (BTS) atau menara jaringan 4G sebagai infrastruktur pendukung destinasi pariwisata super prioritas di Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan Pulau Komodo. 

Selain itu, demi menjadi tuan rumah yang baik bagi Bang Joan Mir dan kawan-kawan MotoGP di Mandalika, Kemenkominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah membangun enam menara jaringan dan akan menambah tiga menara jaringan lagi pada akhir tahun 2020 di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. 

Ya, ini semua dilakukan oleh Menteri Plate dan jajarannya di Kemenkominfo demi destinasi wisata super prioritas yang sudah menjadi ambisi Jokowi sejak awal jadi Presiden

Mungkin benar, pariwisata memang satu dari banyak pilihan untuk menambal keuangan negara yang ambruk akibat pandemi COVID-19. Atau jangan-jangan, memang sedari awal pemerintah kita lebih takut dikomplain orang asing yang gagal update instagram, dibanding sama warganya yang kembang kempis menempuh PJJ karena tak mampu beli gadget, susah sinyal, dan tekor paket data. 

“Menteri satu ke Menteri dua, ganti..”

Mungkin memang dua-duanya harus segera diganti.