Rebound Wisata Modal Nekat

“Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru. Karena itu, saya sangat berbahagia karena besok Bali siap menyambut wisatawan nusantara kembali”

Menparekraf Wishnutama Kusubandio

Deklarasi tersebut disampaikan Wishnutama pada Jumat, 31 Juli, bersamaan dengan dibukanya kembali tempat wisata untuk wisatawan lokal oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pada 11 September, wisatawan mancanegara direncanakan dapat kembali pelesir di Pulau Dewata.

Wishnutama mendorong masyarakat Bali agar optimis dan terus berpikir positif untuk pembangunan pariwisata di era baru. Di hari yang sama, Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali mencatat penambahan kasus positif sebanyak 47 orang, 46 diantaranya melalui transmisi lokal.

Pengumuman Pak Menteri sontak disambut positif pelaku usaha wisata. Wajar saja, Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Nunung Rusmiati mengeluhkan sejak tempat wisata Bali ditutup pada akhir Maret akibat pandemi, bisnisnya tak mendapatkan pemasukan sama sekali dan terpaksa mati suri.

Kerugian Pariwisata Menurut World Tourism Organization (UNWTO)

Nasib serupa dialami pekerja dan pengusaha taman rekreasi. PSBB menghentikan aktivitas berbagai taman rekreasi seperti Ancol, TMII, Taman Safari, dan lain-lain. “Pendapatan menurun, mungkin hampir mendekati zero” ujar Bambang Soetanto Ketua Umum Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Selama pandemi, 95% tenaga kerja pariwisata dirumahkan tanpa digaji.

Angka kerugian ini baru catatan pengusaha. Belum dilakukan perhitungan secara rinci mengenai pendapatan masyarakat di sekitar tempat wisata yang ikut raib di masa pandemi.

Kalang Kabut Dongkrak Pelesiran

Berbanding terbalik dengan nasihat “enjoy aja” dan deretan petuah absurd pejabat publik di awal 2020, kali ini pemerintah pontang-panting mencari jalan keluar. Sektor pariwisata, yang didapuk sebagai core economy alias penyumbang devisa terbesar selama lima tahun ke depan, terancam kolaps.

Ilustrasi pemerintah yang kalang kabut berusaha mendongkrak pariwisata terpampang dalam surat edaran Kemenko-Marves kepada tujuh kementerian dan lembaga negara yang menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan perjalanan dinas ke Banyuwangi, Bali, Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, dan Kepulauan Riau, dalam rangka menghabiskan anggaran perjalanan dinas sebesar 4,1 triliun.

Harapannya, perjalanan dinas ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang amat bergantung pada pariwisata, sekaligus membantu bisnis maskapai yang hampir ambruk karena pandemi.

Pemerintah lekas menyiapkan protokol untuk kembali membuka sektor pariwisata. Salah satunya Bali Rebound, inisiatif Kemenparekraf untuk membangkitkan pariwisata Bali. Bermodal protokol Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE), Kemenparekraf memberi pendampingan bagi pelaku usaha wisata, serta mempersiapkan fasilitas pendukung kebersihan dan kesehatan untuk menyambut kedatangan kembali wisatawan, seperti wastafel, thermo gun, desinfektan, dan lainnya.

Program ini diselenggarakan di empat kawasan pariwisata Bali: Nusa Dua, Pantai Kuta, Uluwatu, dan Pantai Pandawa, dan dihadiri oleh 400 orang pelaku usaha Parekraf, sesuatu yang sebenarnya sangat berisiko di tengah kondisi pandemi. Kegiatan serupa direncanakan juga di Mandalika, Likupang, dan Palu.

Sementara itu, saat kurva pandemi masih menanjak, proyek infrastruktur penunjang pariwisata seperti pembangunan jalan dan jembatan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional terus digas, kebal dari pemangkasan anggaran untuk pemulihan pandemi COVID-19. Setali tiga uang dengan pembangunan sirkuit Moto GP di KSPN Mandalika, yang diklaim tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sejak Juni, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sudah wanti-wanti: wisata alam yang dapat dibuka hanya yang berada di kabupaten/kota dengan zona hijau dan/atau zona kuning, itu pun hanya boleh dikunjungi 50% dari kapasitas normal.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal serupa: sektor pariwisata baru dapat dibuka di suatu daerah apabila Rt atau angka orang dalam populasi yang dapat tertular COVID-19 oleh satu individual dalam satu waktu, ada di bawah 1.

R0 (R-nought atau R-Zero) dan Rt (effective reproductive number) memang kerap dijadikan acuan untuk memprediksi penyebaran wabah. R0 menggambarkan penyebaran awal suatu infeksi di dalam populasi, sedangkan Rt digunakan menjelaskan laju transmisi ketika virus sudah menjadi umum dan upaya penanganan pandemi sudah dilakukan. Di tengah pandemi, para penyusun kebijakan menggunakan Rt untuk mengetahui apakah kebijakan mereka sudah berhasil menekan penyebaran virus.

Dua persoalan R0 dan Rt

1

2

Pertama, para peneliti mengeluhkan R0 dan Rt sebagai tolak ukur yang problematis, karena model prediksi yang disusun para peneliti acap berangkat dari data kasus, pasien, dan kematian yang tidak lengkap. Kedua, kualitas transparansi pemerintah yang sangat buruk selama pandemi. Bagaimana mungkin seorang peneliti dapat menyusun model prediksi yang akurat kalau pemerintahnya sendiri ogah-ogahan membuka data kasus COVID-19?

Lima bulan setelah pandemi menggulung sistem kesehatan kita, masih ditemukan ketidakcocokan data kasus COVID-19 antara pusat dan daerah. Tambah lagi, pada awal Agustus, LaporCOVID19 menemukan angka kematian COVID-19 yang jauh lebih besar dengan yang dilaporkan kepada publik.

Dari penelusuran LaporCOVID19, seharusnya jumlah kematian berada di angka 15,183 kasus, selisih 9,590 kasus dari jumlah kematian yang dilaporkan di hari yang sama, yakni 5,593 kasus (7 Agustus).

Masih ingat cerita seorang pasien Cianjur di awal masa pandemi? Almarhum awalnya diumumkan negatif COVID-19, namun setelah meninggal, ujug-ujug terkuak kalau ia sesungguhnya berstatus positif. Kasus ini seharusnya menjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia, namun pemerintah ngotot memendam informasi terkait keselamatan publik ini sedemikian lama. Entah ada berapa kasus lagi yang mengalami nasib serupa. Yang kayak begini apa bisa dipercaya klaimnya soal R0 dan Rt?

Kapasitas pengujian COVID-19 masih keteteran.

10 Juli, Indonesia baru melakukan 1,015,678 tes PCR. Berhubung tes PCR acap dilakukan berkali-kali pada pasien yang sama, tes PCR sesungguhnya baru dilakukan pada 597,468 orang saja.

Korea Selatan – negara dengan populasi seperlima Indonesia – sudah melakukan 1,510,000 tes PCR dari 23 Januari hingga 24 Juli.

Pertengahan Juli, Presiden Joko Widodo menargetkan angka pengujian sebanyak 30 ribu sampel per hari.

30 Juli – 5 Agustus, pengujian sampel hanya mencapai 22 ribu. Positivity rate Indonesia masih berada di angka 12,7%, jauh di atas standar WHO sebesar 5%.

Jumlah tes yang belum seberapa itu pun mayoritas baru dilakukan di Jakarta, yang memiliki jumlah tes PCR 43,123 per 1 juta penduduk . Test-rate nasional? 3,588 tes per 1 juta penduduk.

Inilah segelintir alasan mengapa wacana pembukaan pariwisata mudah sekali tergelincir menjadi rencana modal nekat, alias asal ada wisatawan dan pemasukan tanpa peduli konsekuensinya bagi keselamatan publik.

Rencana membuka kembali pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara masih terganjal Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke Indonesia terkait pandemi COVID-19. Pembukaan 11 September nanti bisa dipastikan gagal apabila peraturan ini masih berlaku. Jika dibuka pun, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Inggris masih menghimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia lantaran ancaman pandemi belum surut.

“Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi”

Risiko tinggi membuka pariwisata di tengah pandemi ini pun sebetulnya diamini Presiden, ujarnya pada Mei lalu.

Namun, Presiden kembali kasih unjuk kemampuan khususnya dalam menjauhkan omongan dengan perbuatan. Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengisyaratkan berakhirnya kepemimpinan serba terbatas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan dimulainya rezim pemulihan ekonomi. Dan bagi pemerintah, memulihkan ekonomi adalah kode untuk membuka kembali pariwisata sesegera mungkin.

Pandemi seolah-olah dianggap akan minggat sendiri, seiring dengan bangkitnya aktivitas ekonomi seperti sedia kala. Sementara itu, perhatian pemerintah pusat dan daerah habis disedot perdebatan tentang warna-warna zona.

Belakangan, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito sendiri turut mengamini hal ini. “Tidak ada wilayah yang aman di Indonesia. Meskipun (zonanya) itu hijau”, terangnya. Lebih parah lagi, Pandu mengindikasikan kalau warna zona bisa ‘diatur’ demi Pilkada yang akan datang. Suatu daerah dibilang hijau bukan karena aman dari penyebaran, melainkan karena tes deteksi COVID-19 sengaja dibatasi. “Biar hijau, karena mau ikut Pilkada” jelasnya.

Akhirnya, yang tersisa tinggal menggantungkan harapan pada vaksin COVID-19. Sayangnya, meski pengembangan vaksin di berbagai negara telah memasuki uji coba tahap 3, WHO sendiri sangsi vaksinasi secara luas dapat dilakukan sebelum pertengahan 2021. Sampai vaksin itu betul-betul teruji khasiatnya, tak terbayang risiko yang mesti diambil para wisatawan yang sudah termakan bujuk rayu pemerintah untuk pelesiran.

Kalau sudah begini, masih mau liburan? Saran kami, lebih baik para pejabat saja lah yang liburan dulu, sekalian membuktikan omongannya sendiri mengenai keamanan berwisata di tengah marabahaya.

Sekilas Riwayat Ambisi Pariwisata

  • Pertama muncul di PP Nomor 50 tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) 2010-2025 dengan nama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Lebih dari kebijakan untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata, ia mewakili impian untuk bergeser dari aktivitas ekonomi ekstraktif.

  • Pemerintah menetapkan 10 Destinasi Prioritas Pariwisata di Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Morotai dan Kepulauan Seribu. Asian Development Bank dan World Bank mengucurkan utang untuk pembangunan infrastruktur.

  • Untuk 10 Bali Baru, pemerintah menyelenggarakan pengembangan penerbangan (aviation expansion) besar-besaran. Pada 2015, Kementerian Perhubungan merencanakan pembangunan 57 bandara baru dalam lima tahun ke depan, dengan alokasi biaya hingga Rp. 71 Triliun.

  • Ada 6 rencana pengembangan aerotropolis – kawasan yang berpusat di sebuah bandara – yang disiapkan di Indonesia: Juanda, Hang Nadim, Kualanamu, Hasanuddin, Kulon Progo (New Yogyakarta International Airport) dan Kertajati (Bandar Udara Internasional Jawa Barat). Pemerintah juga mengembangkan proyek setipe di Bali Utara, di bandara Sibisa dan Silangit untuk destinasi aerocity dan resort yang menunjang kawasan Danau Toba, serta di Panimbang, Tanjung Lesung. Pembangunan bandara ini anehnya dipertanyakan sendiri oleh Presiden, yang mengeluh akan banyaknya jumlah bandara internasional di Indonesia.

  • Kementerian Pariwisata ditargetkan meraup devisa 240 Triliun pada 2019, dan mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara. Target ini direvisi menjadi 18 juta wisman. Akan tetapi, pariwisata lokal diprediksi cuma berhasil menggaet 16,3 juta wisman sepanjang 2019. 

Petaka Pariwisata Massal

Akselerasi pariwisata Indonesia berhadapan dengan kenyataan tidak enak. Travel and Tourism Competitiveness Report, laporan dua tahun sekali World Economic Forum yang mengukur daya saing pariwisata negara, rutin memberi skor jeblok buat aspek infrastruktur pariwisata dan kualitas pengelolaan lingkungan seperti wastewater treatment, threatened species dan baseline water stress.  Pada indeks tahun 2019, dalam kategori environmental sustainability, Indonesia masih menghuni zona degradasi – peringkat ke 135 dari 140 negara

Pada 2015, Stroma Cole dari University of the West of England Bristol memprediksi, apabila dibiarkan, Bali terancam krisis air pada 2020-2025. Selain berkurangnya lahan resapan air, industri pariwisata adalah tersangka utamanya. Kondisi ketersediaan air yang semakin terbatas mengakibatkan penduduk di sekitar lokasi wisata terpaksa harus berebut air dengan industri wisata. 

Tak hanya Bali, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dapat dibilang telah bertahun-tahun mengalami krisis serupa. Penelitian Sunspirit, ARC dan KPA menegaskan, meski ibukota Kabupaten Manggarai Barat ini sebenarnya punya debit air yang cukup bagi kebutuhan warga, namun kombinasi korupsi fasilitas air minum, penyediaan air yang buruk (hanya 24% populasi yang terhubung ke pipa air), dan prioritas suplai bagi hotel dan tempat pariwisata menyebabkan air jadi barang langka. Saat warga terpaksa membeli air eceran, harga yang dipatok amat mahal (padahal airnya dari PAM juga). 

Pembangunan masif bandara bukan saja dapat mendatangkan manfaat kemudahan akses, menekan biaya transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Proyek bandara ambisius seperti di Kulon Progo dan Kertajati menjadi penyebab konflik lahan serius yang mengusir ribuan orang dari rumah dan tanahnya. Konflik akibat bandara tak terjadi sekali dua kali – berturut-turut di daerah yang direncanakan akan dibangun bandara seperti Sentani, Purbalingga dan Tanjung Bendera, hal yang sama terjadi. 

Tidak ada yang baru dari kondisi ini. Kelangkaan sumber daya bagi warga setempat dan degradasi lingkungan merupakan takdir yang biasa menanti pariwisata bergaya massal, atau mass tourism

Demikian lah 10 Bali Baru dilaksanakan seperti lokomotif yang melaju tak terkendali. Selain krisis sumber daya, pencemaran, dan perampasan lahan, tak jarang pembangunan turut merampas nyawa warga. Tubuh Poro Duka, petani pesisir Marosi, Sumba Barat, diterjang timah panas polisi ketika memprotes pengukuran lahan di desanya, yang akan dijadikan resor wisata. 

Namun ambisi dan target tinggi sudah terlanjur dipatok, dan triliunan rupiah sudah digelontorkan. Kerusakan yang ditimbulkan pembangunan ugal-ugalan pariwisata tidak membuat pemerintah menunjukkan tanda-tanda akan mengevaluasi apalagi menunda proyek ini. Tahun 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran 5,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur pariwisata di lima destinasi ‘super-prioritas’: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Bitung-Likupang, meningkat drastis dari tahun lalu, 1,6 triliun. 

Bahkan setelah pandemi tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan membaik,  pembangunan wisata di destinasi prioritas masih jalan terus. Pertanyaannya: saat wisatawan mancanegara kembali berdatangan, siapkah pemerintah menanggung segala resikonya?