Meski digadang-gadang sebagai penyelamat kita dari pandemi, rencana vaksinasi corona oleh Pemerintah bukan solusi mutlak untuk mengakhiri COVID-19 di Indonesia. Dari gelagatnya selama ini, Pemerintah Indonesia seolah-olah hendak mengatakan bahwa corona akan segera lenyap bila pemberian vaksin diberlangsungkan. Walhasil, kenyataan mengenai status kesiapan dan efektivitas vaksin, rantai suplai dan produksi, serta kualitas penanganan pandemi selama ini nampak ingin disapu  ke bawah karpet. 

Sedari awal, proses uji klinis dan efektivitas vaksin – baik Sinovac Biotech Ltd maupun Sinopharm dan CanSino – telah diragukan oleh beberapa pakar epidemiologi seperti Pandu Riono dari Universitas Indonesia, yang mengatakan dari segi jumlah sampel, uji klinis vaksin-vaksin tersebut tergolong kecil: hanya 1.620 relawan, tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Menurut Pandu, idealnya jumlah sampel yang diambil berkisar antara 30.000 hingga 50.000 orang, “Narasinya kan tunggu vaksin, tunggu vaksin, memangnya vaksin kita tahu berapa efektivitasnya? Memangnya aman?” tukasnya.

Pendapat senada disampaikan epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, yang mempersoalkan rencana skema darurat atau emergency use authorization (EUA) dalam melakukan vaksinasi. Menurutnya EUA tidak seharusnya dilakukan dalam skala besar karena berbahaya.

Keraguan itu bukan hanya muncul dari dalam negeri, 10 November 2020 kemarin, Brasil yang juga telah melakukan uji klinis vaksin Sinovac dan melibatkan 10.000 relawan, resmi menangguhkan uji coba vaksin buatan Cina tersebut. Regulator kesehatan Brasil tidak merinci alasan mereka, selain menyebutkan bahwa penangguhan dilakukan karena “efek merugikan yang parah” yang dilaporkan telah terjadi pada 29 Oktober 2020. Kontroversi vaksin Sinovac dari jauh sebelumnya sudah terjadi ketika Presiden Brasil, Jair Bolsonaro menyatakan bahwa dirinya meragukan efektivitas vaksin tersebut dan menolak negaranya dijadikan kelinci percobaan.

Pemda DKI Jakarta bahkan mengeluarkan Perda, yang isinya menghukum warga yang ogah divaksin dengan sanksi 5 juta rupiah

Berbeda dengan Indonesia, saking terburu-burunya Pemerintah, per 4 November 2020, pengadaan vaksin masih dinilai jalan di tempat akibat belum dilakukan penetapan jenis dan jumlah vaksin yang menjadi wewenang Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Padahal, Lord Luhut telah mengumumkan bahwa proses vaksinasi akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember 2020, setelah rencana pelaksanaan di bulan November gagal. 

Presiden Joko Widodo Meninjau Uji Klinis Perdana Vaksin COVID-19 di Bandung

Selain peta jalan/road map vaksin yang masih digodok di Kementerian Kesehatan, Koran Tempo melaporkan  bahwa persiapan di  daerah untuk rencana vaksinasi ini belum merata. Kabar vaksin, misalnya, belum sampai ke daerah Kabupaten Asmat, hingga Kabupaten Bogor yang masih merampungkan persiapan vaksin dengan menyiapkan infrastruktur penyuntikan. 

Entah apa yang merasuki Pemerintah hingga terus ‘tancap gas’ tidak peduli terhadap uji klinis yang belum selesai, sampel yang kurang, keraguan dari epidemiologi, hingga persiapan di daerah yang belum matang. Pemerintah kita persis seperti sedang dikejar-kejar hutang. Pemda DKI Jakarta bahkan mengeluarkan Perda, yang isinya menghukum warga yang ogah divaksin dengan sanksi 5 juta rupiah

Padahal, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin corona Sinovac maupun buatan dalam negeri, vaksin Merah Putih masih rendah. Menurut hasil survei laporcovid.org, yang dilakukan pada 22 September-3 Oktober 2020, dari 2500 responden, hanya 31 persen yang bersedia menerima vaksin Sinovac dan sisanya (69%) menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia, sedangkan untuk vaksin Merah Putih, sebanyak 44 persen menyatakan bersedia dan sisanya (56%) ragu dan tidak bersedia.

 

Vaksin Sebagai Jalan Pintas

Di satu sisi, mengharapkan berakhirnya penyebaran virus melalui vaksinasi adalah mimpi di siang bolong. Mengutip pandangan epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, “Tidak ada wabah yang berakhir karena vaksin”. Di sisi lain, apabila Pemerintah tetap tidak berdaya melakukan pembatasan aktivitas warga dengan skala besar, tidak meningkatkan jumlah pemeriksaan dan pelacakan kontak fisik secara ketat, maka laju pertumbuhan penyebaran virus juga semakin tak terkendali.  

Fakta di lapangan membuktikan bahwa untuk pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) maupun tes cepat molekuler (TCM), trennya menurun per 3 November lalu di angka 29.928 spesimen. Sedangkan rata-rata spesimen yang diperiksa dalam satu pekan terakhir juga hanya sebesar 29.792. Artinya target Jokowi untuk memeriksa spesimen 30 ribu per hari tak tercapai. Pandangan bahwa tren positif COVID-19 di Indonesia cenderung membaik tidak layak dipercaya, karena data tersebut sekadar konsekuensi dari menurunnya jumlah testing di lapangan. 

Hal ini yang disebut oleh Dicky Budiman menimbulkan misleading dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, di mana pemerintah seolah situasi sudah terkendali padahal cakupan testing masih tergolong rendah. Positivity rate saja masih di atas 10 persen.

Dicky mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang positif. “Angka kematian yang relatif stagnan di 2 digit ini sinyal, tahun depan bisa memiliki kasus lebih buruk. Kondisi ini masih rawan yang harus direspon. Testing harus ada peningkatan merata dan setara,” tegas Dicky.

Alih-alih meningkatkan 3T, seperti sudah berkali-kali diwanti-wanti WHO dan para ahli, Pemerintah malah membebankan wajib vaksin – yang sampai sekarang belum teruji efektivitas dan keamanannya – kepada warga dengan ancaman denda. Sekali lagi, kemunculan Covid-19, penyebaran, keterlambatan dan carut-marut penanganan pandemi bukan lah tanggung jawab warga. Vaksin jelas jalan pintas paling menggiurkan bagi pemerintah yang terus-terusan gagal memahami hal ini. Korbannya? Lagi-lagi warga.