Simpang siur peran BPJS Kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 telah merebak sejak awal tahun 2020. Peran BPJS akhirnya terang setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 64/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan yang menempatkan BPJS sebagai verifikator berkas permohonan penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit.

Pada Januari, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan untuk biaya pengobatan COVID-19. Menurutnya, bantuan dana pengobatan COVID-19 bagi masyarakat akan dikeluarkan dari anggaran Kementerian Kesehatan. 

Namun, selang dua bulan kemudian Presiden Jokowi mengumumkan BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk menanggung biaya perawatan pasien COVID-19. Akan tetapi, niatan tersebut terbentur peraturan yang meniadakan kewajiban BPJS untuk menanggung biaya pengobatan ketika wabah. 

Merujuk Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 52 ayat (1) poin (o) menegaskan pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah termasuk pada manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS. Selain itu, ketika menetapkan virus COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, Kementerian Kesehatan juga menegaskan segala bentuk pembiayaan terkait akan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berujung pada dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 64/2020. Alih-alih memperluas manfaat BPJS untuk pengobatan COVID-19, Perpres tersebut justru menaikkan kembali tarif iuran BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung. Dalam Perpres ini, upaya yang diklaim BPJS Kesehatan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat selama pandemi adalah dengan memudahkan peserta JKN-KIS untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya. Peserta yang menunggak hanya perlu membayar paling banyak tunggakan iuran selama 6 bulan.

Apakah peran BPJS Kesehatan berhenti sampai disana?

Baru-baru ini peran BPJS muncul lagi dalam Keputusan Menteri Kesehatan berisi petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 bagi rumah sakit. Namun, sama halnya dengan ‘upaya’ sebelumnya, peran BPJS kali ini juga tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan di masa pandemi. 

Keputusan tersebut hanya menugaskan BPJS sebagai verifikator klaim rumah sakit yang menanggung pengobatan dan perawatan pasien COVID-19 sejak 28 Januari 2020. Disini, BPJS bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan berkas persyaratan yang dikirimkan oleh rumah sakit sebelum Kementrian Kesehatan mengganti biaya yang telah dikeluarkan rumah sakit tersebut. 

Dalam skema penggantian biaya Kementerian Kesehatan, rumah sakit secara berkala mengajukan klaim penggantian biaya ke Dirjen Pelayanan Kesehatan yang ditembuskan ke BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tujuh hari kerja setelah klaim diterima, BPJS akan mengeluarkan Berita Acara verifikasi klaim rumah sakit. 

Selama masa tersebut, BPJS bertanggung jawab melakukan pengelolaan administrasi dan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan secara transparan dan akuntabel. Tiga hari kerja setelah Berita Acara diterima, Kementerian Kesehatan akan memberikan anggarannya kepada rumah sakit yang mengajukan klaim.

Namun, tidak sembarang biaya perawatan COVID-19 dapat diklaim oleh rumah sakit. Kriteria pasien yang dapat diajukan klaimnya hanya meliputi ODP, PDP dan pasien positif COVID-19. ODP pun hanya dibatasi pada ODP di atas 6- tahun atau ODP yang kurang dari 6 – tahun tetapi memiliki penyakit penyerta. Artinya, Kementerian Kesehatan tidak menanggung biaya layanan kesehatan khusus COVID-19 seperti rapid/swab test bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 

Tentu ini mengkhawatirkan, sebab Satgas Covid sendiri kemarin bilang kalau 80% pasien positif corona adalah OTG, atau tidak menunjukkan gejala. Selain dengan swab test, bagaimana lagi cara mendeteksi COVID-19 pada OTG? 

 

Sudah Bayar Mahal, Tapi..

Dalam COVID-19 dan Hak Asasi Manusia, PBB menilai pandemi yang menyerang sekarang menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) oleh negara. 

UHC dapat membantu keterjangkauan akses kesehatan bagi seluruh warga negara untuk menghambat penyebaran virus. Hal ini mencakup tes kesehatan, bantuan spesialis bagi kaum rentan, layanan kesehatan intensif serta vaksin – semuanya disediakan tanpa menghitung kemampuan membayar pasien.

Jangankan selama pandemi, melihat carut-marut pengelolaan BPJS sebelum pandemi pun, mimpi terselenggaranya UHC di Indonesia nampak masih jauh dari kenyataan. Akibatnya, bukannya berada di garis depan menyediakan layanan kesehatan seperti rapid/swab test, tugas BPJS sekadar jadi verifikator. 

Lantas, Pemerintah kok masih ngotot ya menaikkan iuran untuk badan penyelenggara yang perannya di masa genting hanya jadi pemeriksa klaim ini?