Para pensiunan PT Bank Negara Indonesia (BNI) tidak bisa menikmati masa pensiun dengan damai lantaran industri perbankan nasional nyatanya masih abai terhadap pemenuhan hak-hak mereka. Bank plat merah dengan total aset terbesar keempat di Indonesia ini dituding menyalahgunakan dana pensiun pegawai hingga Rp 800 miliar. 

Hitung-hitungan Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP-BNI) di tahun 2017 menyebut praktik penyalahgunaan dana pensiun tersebut berasal dari kekurangan pesangon 255 anggota FPP-BNI sebesar Rp 153,67 miliar, kekurangan pensiun bulanan dari 566 anggota sebesar Rp 254,2 miliar, dan kekurangan tunjangan hari tua 565 anggota sebesar Rp 142,81 miliar.

Laporan Lokataru berjudul Dugaan Pencurian Uang Pensiun: Studi Kasus Kebijakan BNI dan BRI tentang Kewajiban Pensiun mengungkap 5 pola penyalahgunaan dana pensiun oleh BNI. Pertama, pembayaran uang pesangon; Kedua, manfaat pensiun bulanan; Ketiga, Tunjangan Hari Tua (THT); Keempat, Jaminan Hari Tua Jamsostek; dan kelima, perawatan kesehatan Pensiunan BNI dan keluarganya.

Praktek-praktek ini disahkan melalui kebijakan-kebijakan internal perusahaan sejak lama, sebagai bentuk legalisasi penyalahgunaan uang pensiunan pegawai. Pada 16 Desember 2011, pihak manajemen BNI menerbitkan kebijakan pensiun yang baru. Kebijakan ini menjadi dasar aturan Pensiunan BNI tidak akan menerima pembayaran pesangon dan hanya akan mendapat selisih antara uang pesangon dan jaminan atau manfaat pensiun. Kebijakan program pensiun BNI ini melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 167 ayat (3).

800 orang pensiunan BNI telah mendesak pihak manajemen untuk membayar uang pesangon mereka. Di tahun 2019, didampingi oleh Kantor Hukum Lokataru, Perwakilan FPP-BNI, Martinus, dkk, menuntut BNI untuk melunasi kekurangan bayar pensiunan yang pensiun secara normal, sukarela dan ikut program exit policy. Mereka juga menuntut kekurangan bayar manfaat pensiun bulanan, Jaminan Hari Tua dan Tabungan Hari Tua, dana hospitalisasi dan selisih uang pencairan Jamsostek. 

“BNI sebagai perusahaan plat merah telah memberikan contoh sangat buruk untuk perusahaan lain dalam memperlakukan pegawainya.” ujar Asisten Advokat Lokataru, Al Ayyubi.

Sejak terbentuk pada tahun 2012, FPP BNI terus memperjuangkan hak pensiun mereka yang diyakini masih menjadi utang BNI.  Mereka  juga melaporkan dugaan pelanggaran hukum  BNI ini ke OJK, Kementerian Tenaga Kerja, Ombudsman RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi IX DPR dan Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini belum ada titik terang dari instansi-instansi tersebut mengenai persoalan dana pensiun pegawai bank plat merah ini.

 

Hak-hak Pensiunan

Hak-hak pensiunan tak terpisahkan dengan hak lansia. Di Indonesia, hak lansia sudah jelas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Hal ini kemudian melahirkan konsep the rights of elderly person atau hak kaum lansia. Dalam konsep ini titik fokus utama adalah persoalan keselamatan serta kesejahteraan lansia agar mereka tetap mendapatkan hak tanpa diskriminasi. 

Di sisi lain, Indonesia memiliki berbagai program dalam upaya meningkatkan pemberdayaan lansia, salah satunya adalah Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Stranas ini ditujukan untuk mewujudkan lansia Indonesia yang sejahtera melalui empat strategi, yaitu: (1) Penguatan Institusi Pelaksana Strategi Kelanjutusiaan; (2) Peningkatan Perlindungan Sosial, Jaminan Pendapatan, dan Kapasitas Individu; (3) Peningkatan Kualitas Kesehatan; dan (4) Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan terhadap Hak Lanjut Usia.

Penyalahgunaan dana pensiun oleh BNI berbanding terbalik dengan semangat poin kedua Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Komitmen BNI mengenai hak asasi lansia dan hak ketenagakerjaan sepatutnya diragukan. Negara secara tegas perlu menindak segala bentuk pelanggaran dan penyelewengan hak asasi lansia.