Cita-cita Universal Health Coverage (UHC) yang hendak dicapai oleh BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga kini masih jadi harapan yang tak kunjung terwujud. Pasalnya, Pada RPJMN tahun 2019, Pemerintah menargetkan tercapainya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95% dari jumlah penduduk. 

Namun, per 30 Juni 2020 data website BPJS Kesehatan menyebutkan jumlah cakupan peserta masih di kisaran 221.021.174 penduduk. Dengan demikian, cakupan Kepesertaan JKN masih belum memenuhi sasaran Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional yang menargetkan 257,5 juta jiwa penduduk menjadi peserta JKN pada tahun 2019. Persoalan tidak tercapainya target UHC yang telah ditentukan ini menurut Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf disebabkan oleh tak terlaksananya instrumen untuk mendorong orang mendaftar menjadi peserta.

Selain aspek cakupan kepesertaan, terdapat aspek lain yang menjadi ciri UHC; ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan dapat diakses luas serta jaminan penduduk tidak terhalang hak atas kesehatannya akibat keterbatasan biaya. 

Terkait aspek ketersediaan pelayanan fasilitas kesehatan yang seharusnya merata dan dapat diakses bagi seluruh penduduk, tercatat per 1 Juli 2020 ada 27.055 fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan program JKN. Walaupun terhitung sudah ribuan tetapi hal tersebut tidak dapat menutup permasalahan lebarnya jurang/ketimpangan antara ketersediaan faskes di beberapa provinsi Indonesia. Ditemukan hanya 15 Provinsi yang memiliki rumah sakit kelas A pada tahun 2019. 

Aspek UHC terakhir menyangkut jaminan penduduk tidak terhalang hak atas kesehatannya akibat keterbatasan biaya. Hal ini masih menjadi polemik. Persoalan iuran JKN telah menjadi sorotan lewat drama maju mundur kenaikan iuran. Perpres No 75 Tahun 2019 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun Pemerintah kembali memberlakukan kenaikan iuran melalui Perpres No. 64 Tahun 2020. Padahal, sejumlah peserta sudah menunjukan ketidakmampuan mereka menanggung iuran baru, yang ditunjukkan oleh ‘aksi turun kelas’ sedikitnya 792.854 peserta.

Sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan resmi beroperasi sebagai badan yang hendak memenuhi hak atas jaminan kesehatan warga negara yang merupakan amanat dari Pasal 28H ayat (1) dan (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. 

Memasuki tahun ke tujuh per 2020 ini diharapkan BPJS Kesehatan dapat melakukan evaluasi besar-besaran karena permasalahan defisit yang tak berujung dari tahun pertama beroperasinya. Kesemrawutan tata kelola BPJS Kesehatan, carut-marutnya data peserta, minimnya tindakan tegas terhadap praktik-praktik kecurangan (fraud) merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani sebagaimana hasil audit yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).