Negara-negara yang relatif telah berhasil menerapkan Universal Health Coverage (UHC) umumnya memiliki akses layanan penanganan COVID-19 yang lebih baik. Mereka menanggung biaya perawatan COVID-19 mulai dari biaya tes hingga perawatan di rumah sakit.

Beberapa negara seperti Singapura dan Inggris membebaskan biaya tes COVID-19 bagi warga negaranya. Tes yang digratiskan oleh pemerintah tidak hanya meliputi rapid test tetapi juga swab test. National Health Service Inggris membebaskan biaya tes untuk warga negara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara serta pendatang, termasuk imigran ilegal. Tes ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki gejala COVID-19. 

Hal yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan tes bebas biaya juga diperuntukkan bagi short-term visit pass holders yang menunjukkan gejala COVID-19. Laboratorium di Singapura beroperasi penuh selama 24 jam. Dalam satu hari, satu laboratorium dapat memproses 500 hingga 800 sampel tes seperti laboratorium Rumah Sakit Tan Tock Seng di Singapura.

Berdasarkan Coronavirus Act, National Health Service Inggris membiayai biaya perawatan dan tunjangan lain selama masa pandemi. Pemerintah Inggris juga menanggung beberapa biaya rawat jalan dalam program NHS Continuing Healthcare dengan syarat tertentu.

Di Singapura, biaya rawat inap bagi pasien COVID-19 ditanggung oleh pemerintah dalam program MediShield Life atau Integrated Shield Plans (IPs) bagi warga negara Singapura dan long-term pass holder. Kebijakan ini berlaku untuk pasien yang dirawat di rumah sakit umum milik pemerintah Singapura. Namun, IPs juga menyediakan subsidi bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit swasta bagi warga yang memiliki polis asuransi tertentu. Hal ini hanya dikecualikan bagi mereka yang melanggar himbauan bepergian yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura. 

Nah, bisa dilihat negara yang bersungguh-sungguh menerapkan UHC relatif mampu menyediakan layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses bagi warganya. Bagaimana jika penerapan UHC-nya setengah-setengah seperti Indonesia melalui BPJS Kesehatan?