Manre, nelayan Pulau Kodingareng Lompo yang menolak aktivitas tambang pasir PT. Boskalis Internasional dikriminalisasi dengan tuduhan merendahkan kehormatan rupiah lantaran merobek amplop yang diberikan perusahaan pada 16 Juli kemarin.

Seolah memanfaatkan kondisi pandemi, perusahaan asal Belanda ini memulai aktivitas penambangan pasir besar-besaran di wilayah tangkap ikan nelayan di Galesong Takalar dan Kepulauan Sangkarang sejak Februari. Lokasi penambangan hanya berjarak 12 km dari pulau dan memiliki daya rusak seluas 6 km. Pasir kerukan Boskalis ini rencananya akan dipakai untuk timbunan reklamasi proyek strategis nasional, Makassar New Port

Akibat aktivitas penambangan ini, air laut di wilayah tangkapan jadi keruh dan gelombang air meninggi. Tangkapan nelayan berkurang drastis. Mereka bahkan bisa tidak mendapatkan ikan sama sekali dalam satu hari. Hal ini tentu membunuh kehidupan nelayan dan keberlangsungan ekosistem Pulau Kodingareng Lompo.

Tak tinggal diam, para nelayan melakukan lima kali aksi protes di beberapa lokasi yang berbeda. Mereka menyambangi Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, lokasi proyek Makassar New Port, hingga mengepung dan mengejar kapal penambang pasir, Queen of Netherlands.

Meski terancam, nelayan masih bersedia mencari solusi alternatif dari Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka hanya meminta jalan keluar lain jika penambangan tidak dapat dihentikan, misalnya dengan menggeser titik lokasi penambangan keluar wilayah tangkapan ikan. Tak disangka-sangka, salah seorang diantaranya malah dikriminalisasi oleh Kepolisian dengan dugaan merendahkan kehormatan rupiah. 

 

Apapun Tuntutan Warga, Kriminalisasi Solusinya

Manre dikriminalisasi polisi dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/283/VII/2020/SPKT tertanggal 17 Juli 2020. Sebagai catatan, kode LP-A menandakan laporan tersebut diajukan oleh kepolisian sendiri, dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan.  

Dugaannya, Manre sengaja menghina mata uang rupiah ketika merobek amplop yang berisi uang ganti rugi dari Boskalis. Padahal, aksi yang ia lakukan merupakan bentuk protes dan penolakan terhadap PT Boskalis yang dianggap tidak memberikan solusi bagi nelayan. Manre sama sekali tidak mengetahui isi  amplop tersebut merupakan uang.

Selain Manre, tiga nelayan lainnya diperiksa oleh Kepolisian sebagai saksi diantaranya Suadi, Sarti dan Hj Bahariah. Menurut LBH Makassar, Kepolisian mengabaikan telah due process of law pada kasus ini. Ketika dihubungi oleh Lokataru, Edy selaku kuasa hukum nelayan dari LBH Makassar menuturkan proses hukum Manre dilakukan hanya dalam 5 hari. Insiden perobekan terjadi pada 16 Juli, sedangkan Laporan Kepolisian tertanggal 17 Juli, dan pada 19 Juli telah dikeluarkan surat pemanggilan dengan hari pemeriksaan pada 20 Juli.  

Selain itu, Manre tidak diberi kesempatan memberikan klarifikasi ditahap penyelidikan dan langsung dipanggil sebagai saksi pada penyidikan. Dalam proses BAP, kepolisian terus mengejar keterangan Manre tentang isi dari amplop tersebut. Pertanyaan mengenai apakah Manre mengetahui uang di dalam amplop tersebut bisa ditanyakan kepolisian lebih dari lima kali. 

Kasus Manre memperlihatkan keseriusan dan dedikasi aparat negara dalam membungkam perjuangan korban pelanggaran HAM. Siasat baru selalu ditemukan untuk menjegal perjuangan warga, termasuk menggunakan celah pidana UU Mata Uang Rupiah pada kasus Manre di atas. 

Hal ini tentu bertolak belakang dengan janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kasus baru terus bertambah sedangkan penyelesaiannya selalu mandek. Daripada berharap tiada habisnya (dari 2014 berharap melulu), lebih baik kita tunggu saja terobosan aparat berikutnya dalam mengkriminalisasi warga.