oleh Aris Santoso (Pengamat Militer)

Citra Polri ada pada satuan reserse (detektif), wajar bila pergantian pada pucuk pimpinan badan atau satuan reserse selalu menarik perhatian publik. Selain reserse, korps atau satuan yang juga terkenal di jajaran Polri adalah Brimob (Brigade Mobil), namun tetap saja korps reserse yang utama, karena berkenaan langsung dengan rasa aman masyarakat. 

Artinya, tugas reserse memang tipikal Polri, sementara tugas Brimob banyak beririsan dengan tugas satuan TNI, khususnya Angkatan Darat.

Namun satu hal yang terus berlangsung, sesuai dengan posisinya yang penting, pengangkatan Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal) Polri dan Komandan Korps Brimob, acapkali diwarnai kepentingan politis, termasuk diangkatnya Komjen Listyo Sigit Prabowo (Akpol 1991) sebagai Kepala Bareskrim baru-baru ini. 

Sumber Foto : kompas.com

Keputusan memilih Listyo merupakan sinyal, bahwa politisasi terhadap Polri tengah berlangsung secara terang-benderang.  Secara singkat bisa dikatakan, Jokowi sendiri telah memanfaatkan posisinya sebagai Presiden, untuk menempatkan perwira yang dianggap dekat dengan dirinya pada posisi strategis.

Bisa dimengerti bila Listyo diberi kemudahan dalam promosi, karena pernah menjadi Kapolres Solo, saat Jokowi masih menjadi Walikota Solo. Ketika Jokowi  dilantik sebagai Presiden periode pertama (Oktober 2014), Listyo ditunjuk menjadi ajudan (ADC) Jokowi, dari unsur kepolisian. Saat sebagai ajudan Jokowi inilah (2014-2016), kemudahan karier bagi Listyo mulai datang. 

Asumsi selama ini benar adanya, faktor politis sangat menentukan dalam karier perwira, salah satunya adalah dekat dengan kekuasaan.

Tentu ini sah-sah saja. Anggap saja ini bagian dari privilese seorang Presiden selaku atasan langsung Kapolri. Dan tentu saja cara seperti ini merupakan berkah tersendiri bagi perwira yang pernah bertugas di Solo. Asal sedikit sabar, mereka tinggal menunggu giliran untuk dipromosikan. 

Bagi kalangan internal TNI, faktor keberuntungan dalam promosi perwira adalah hal biasa, sebagaimana yang sudah-sudah.

Selepas ajudan Presiden Jokowi, Listyo dipromosikan sebagai brigjen dalam posisi Kapolda Banten, kemudian dilanjutkan sebagai Kepala Divisi Provoost dan Pengamanan (pangkat Irjen Pol), dan kini sudah dalam pos bintang tiga (komjen). 

Dalam kebiasaan di militer atau Polri, biasanya seorang brigjen atau irjen (mayjen) ditugaskan dahulu pada dua atau tiga jabatan pada pangkat yang sama, baru kemudian dipromosikan. 

Namun khusus untuk Listyo, kebiasaan itu tidak berlaku,  baru menduduk satu jabatan pada pangkat yang sama, langsung mendapat promosi, seperti menapaki anak tangga pada gedung bertingkat.

Jokowi  tampaknya  tidak terlalu paham soal konflik laten antara Angkatan Darat dan polisi, dengan kata lain Jokowi kurang menaruh empati pada AD, sebagai matra yang dianggap senior atau primus inter pares. Bagaimana tidak, dari segi generasi Listyo masih sangat “muda” (Akpol 1991), namun sudah diberi posisi bintang tiga (komjen). 

Sekadar perbandingan, dari Akmil 1991 baru satu orang dengan pangkat mayjen (bintang dua), yakni Mayjen Teguh Pujo Rumekso (lulusan terbaik Akmi 1991), kini dalam posisi sebagai Komandan Pussenif (Pusat Kesenjataan Infanteri) di Bandung.

Satu poin yang lebih signifikan adalah, berdasarkan penelusuran track record, sejatinya tidak ada prestasi yang signifikan dari Listyo. Tentu saja ini realitas berat bagi Listyo, karena Bareskrim adalah lembaga yang “angker”, dan sudah seperti kerajaan sendiri dalam Polri.

 Artinya, kalau seorang perwira yang tidak pernah berprestasi di masa lalu, kemudian menjadi pimpinan Bareskrim, dikhawatirkan nanti hanya akan menjadi beban bagi lembaga, atau lebih parah lagi, sekadar bahan tertawaan anak buah.

Novel Baswedan

Sumber foto : thejakartapost.com

Agenda terberat Listyo sebagai Kabareskrim baru sudah menanti,  yaitu soal pengungkapan kasus Novel Baswedan.  Dan asal tahu saja,  publik tetap pesimis soal pengungkapan kasus Novel, karena kasus ini sangat politis. Apakah benar, pihak Polri memang berniat akan mengungkap kasus ini? 

Kira-kira begitulah pertanyaan yang menjadi dasar keraguan publik.

Apa yang dijanjikan Kapolri Jenderal Idham Azis, termasuk Presiden Jokowi sendiri, soal kasus Novel Baswedan, tak lebih sebuah “harapan palsu”. Bila atasan langsung Kabareskrim saja setengah hati mengungkap kasus Novel, apa yang bisa dikerjakan Kabareskrim (baru) sudah bisa kita ramalkan bagaimana cerita akhirnya.

Menkopolhukam Mahfud MD pada sebuah kesempatan pernah menyatakan, bahwa tidak ada pelanggaran HAM pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Pernyataan Mahfud MD itu kelak akan menjadi perisai yang kokoh, bila pengungkapan kasus Novel pada akhirnya tidak menemui titik terang.