oleh Robertus Robet dan Alfindra Primaldhi

Perhimpunan Pendidikan untuk Demokrasi (P2D)

Demokrasi yang kokoh dan lestari memerlukan tidak hanya institusi-institusi demokratik yang dapat berfungsi baik, lebih dari itu, demokrasi juga memerlukan kultur wargawi yang kuat (civic culture) dan berakar dalam diri tiap orang. Kultur wargawi meliputi kognisi terhadap sistem politik, partisipasi politik dan kesadaran konstitusional, yang menunjukkan bahwa demokrasi mulai mendarah-daging dalam kehidupan warga. Hal serupa juga berlaku untuk hak asasi manusia. Hak asasi manusia memerlukan institusionalisasi normativitas serta organisasi-organisasi dasar yang menopangnya, namun itu saja tidak cukup. Ia memerlukan upaya untuk menanamkan kultur hak asasi manusia ke dalam masyarakatnya.

Supaya hak asasi tumbuh dan berakar dalam sistem nilai dan perilaku orang, hak asasi memerlukan apa yang disebut dengan kultur hak asasi manusia. Kultur hak asasi manusia menekankan bahwa hak asasi manusia harus hidup dalam kognisi, sensibilitas dan perilaku dasar masyarakat. Ia bukan sekedar nilai, hukum dan norma yang abstrak, juga bukan legalitas yang kaku dan hanya nampak serta terasa berfungsi manakala ia dilanggar.

Lebih dari itu, ia menjadi bagian dalam sistem kehidupan dan prilaku dasar tiap orang.

Secara konseptual, istilah ini sendiri kurang banyak dikembangkan dalam diskursus hak asasi di Indonesia. Dalam literatur barat, konsep kultur hak asasi manusia, banyak dibicarakan sebagai sub-topik dari tema besar ‘legal culture’ atau budaya hukum (Arnold, Groussot dan Petursson, 2013).  Namun demikian, dalam penggunaan praktis, kultur hak asasi manusia lebih banyak digunakan dan lebih kuat resonansinya sebagai sebuah konsep politik (Dana Irina, Winter 2011). Dengan merujuk pandangan mengenai kultur di atas, kultur HAM dapat kita rumuskan secara sederhana sebagai pewujudan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kultur HAM tercermin dalam kehidupan material, estetik, pembangunan intelektual, serta perilaku sehari-hari warga negara.  Ia juga menjadi makna yang ditransmisikan ke dalam tradisi dan sekaligus menjadi imajinasi kreatif kehidupan masyarakat.

Fungsi kultur hak asasi manusia, secara implisit juga dikemukakan dalam sebuah pidato di tahun 1997 oleh Sekretaris Jenderal UNESCO: 

“Human rights! At the dawn of the new millennium, our ideal must be to put them into practice, to add to them, to live and breathe them, to relive them, to revive them with every new day! No one nation, institution or person should feel entitled to lay sole claim to human rights, still less to determine others‟ credentials in this regard. Human rights can neither be owned nor given, but must be won and deserved afresh with every passing day. Nor should they be regarded as an abstraction, but rather as practical guidelines for action which should be part of the lives of all men and women and enshrined in the laws of every country.

Let us translate the Declaration into all languages; let it be studied in every classroom and every home, all over the world! Today‟s ideal may thus become the happy reality of tomorrow! Learning to know, to do, to be and to live together!”

Pandangan Sekjen UNESCO menekankan perlunya menjejakan hak asasi bukan hanya sebagai norma dasar, tetapi juga sebagai bagian dari tindakan keseharian individu. HAM yang hidup dan tumbuh dalam sstem pengetahuan (kognisi), sensibilitas (kepekaan nurani) dan modus bertindak orang. 

Sebagai sistem kognisi, kultur hak asasi memberikan orientasi pengetahuan yang bisa diukur dari sejauh mana setiap orang memahami ide-ide dasar dan fungsi hak asasi manusia dalam kehidupannya.  Dengan kognisi ia bisa membedakan mana-mana yang disebut HAM dan HAM, ia tahu dengan jernih apa-apa yang disebut dengan pelanggaran hak asasi dan apa yang bukan pelanggaran hak asasi serta hukum apa yang bisa dikenakan tindakan itu.

Sebagai sensibilitas, kultur hak asasi memberikan dimensi rasa dan kepekaan bagi setiap orang untuk berempati, bersolidaritas terhadap penderitaan sesamanya. Sebagai modus tindakan kultur hak asasi hidup dalam tindakan tiap orang. Ia memberikan pijakan emosional, menumbuhkan rasa malu bila dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia.

Dengan melihat posisi dasar dari kultur hak asasi manusia, secara kategoris kita dapat membedakannya dengan pendekatan hak asasi manusia yang selama ini dominan yakni pendekatan hak asasi manusia yang menekankan peran sentral negara. Tak pelak lagi, selama ini negara memang dianggap sebagai institusi terpenting dalam pengandaian-pengandaian dasar HAM. Selama ini, ideal HAM hanya bekerja dengan asumsi dasar adanya negara yang berfungsi secara baik untuk menjamin dan memenuhi hak-hak asasi individu.  Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa negara menjadi pusat dan sumber dasar kemajuan/kemunduran HAM di dalam suatu masyarakat.

Dengan kultur hak asasi manusia, pertanyaan akan pentingnya peran kesadaran hak asasi warga negara juga menjadi penting.  Kultur hak asasi manusia meyakini bahwa adab sosial suatu masyarakat juga ditentukan oleh sejauh mana setiap individu/warga di dalamnya bisa berinteraksi dengan basis nilai-nilai universal, dengan kepekaan akan penderitaan sesama.