Travel bubble atau travel corridor adalah model kerjasama antar negara untuk membuka perbatasan dan industri pariwisata masing-masing. Suatu negara akan bekerja sama dengan negara yang ia anggap mampu mengatasi laju persebaran virus COVID-19 untuk membuat travel corridor ini. Dikatakan sebagai koridor, karena travel bubble menciptakan jalur atau kawasan bebas wisata yang memperbolehkan arus bepergian dari dan menuju negara ini.

Dengan travel bubble, industri pariwisata tidak langsung dibuka sepenuhnya. Ia hanya dibuka untuk warga negara tertentu yang berasal dari negara dengan risiko penyebaran COVID-19 yang rendah atau memiliki jumlah kasus yang terus turun secara konsisten. Walhasil, protokol kesehatan juga akan diturunkan dalam skema travel bubble ini, misalnya dengan tidak mewajibkan karantina selama 14 hari setelah kedatangan.

Dalam menentukan mitra kerjasama ini, suatu negara melihat kemampuan negara lain melakukan test massal dan contact tracing, serta apakah negara tersebut memiliki statistik data COVID-19 yang dapat dipercaya. Informasi ini digunakan untuk menghitung risiko penularan dari warga negara asing tersebut. Selain itu, faktor relasi geopolitik yang kuat diantara mereka juga berperan penting dalam menentukan kepercayaan suatu negara membuka pintu pariwisatanya. 

Travel bubbles ini juga direkomendasikan oleh Komisi Eropa dalam Paket Transportasi dan Pariwisata. Dalam rekomendasi tersebut, pemerintah dianjurkan untuk memperhatikan faktor epidemiologi negara lain ketika membuka perbatasannya bagi warga negara asing tsb. Untuk itu, European Center for Disease Prevention and Control mengembangkan peta epidemiologi untuk membantu pemerintah menentukan negara apa saja yang bisa dijadikan partner travel bubble.

Beberapa negara memilih untuk mengutamakan perjalanan yang menyangkut kepentingan-kepentingan esensial seperti bisnis, kesehatan, dan pemerintahan dalam uji coba travel bubble.

Singapura misalnya, telah memperbolehkan warga negara China dari beberapa provinsi tertentu untuk melakukan perjalanan bisnis ke wilayahnya. Untuk dapat masuk ke Singapura, warga negara China harus mempunyai sponsor perusahaan atau institusi pemerintahan yang akan mengawasi kegiatan selama 14 hari pertama. Mereka tidak boleh menggunakan transportasi umum kecuali taksi, mobil rental atau transportasi perusahaan. 

China dan Korea Selatan juga telah menerapkan travel bubble untuk para pebisnis. Meski demikian, warga Korea Selatan tetap diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama dua minggu sebelum keberangkatan serta dua hari setibanya di China. Test deteksi virus COVID-19 juga harus dilakukan di kedua negara tersebut.

Di sisi lain beberapa negara sudah membuka koridor corona sepenuhnya termasuk untuk urusan pariwisata. Norwegia dan Denmark merupakan dua negara Skandinavia pertama yang menerapkan tourism bubble ini. Estonia, Latvia serta Lithuania juga telah membuka perbatasan regional mereka dan membentuk Baltic Bubble. Di sisi lain, New Zealand menunda travel bubble dengan Australia setelah terjadi lonjakan kasus yang cukup besar di Victoria dan New South Wales. 

Satu hal yang pasti untuk membuka travel bubble ini diperlukan tingkat kepercayaan yang tinggi antara negara-negara tersebut. Presiden Jokowi sendiri telah melemparkan ide travel bubble di KTT ASEAN untuk memulihkan pariwisata.Namun, seperti yang telah dikatakan Per Block, seorang peneliti social mobility dari Universitas Oxford, “If one country wants to open up, but nobody is comfortable going to that country for whatever reason, it’s not going to work”. Artinya, mau dibuka kayak gimana juga, kalau orangnya memang pada nggak mau datang, ya bubar.

Akhirnya, dengan semrawut penanganan pandemi ala pemerintah, siapa kira-kira yang bakal mau menyambut ajakan Jokowi untuk membuka travel corridor dengan Indonesia?