Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah siap diluncurkan untuk menambah derita baru warga yang per tahun 2021 wajib secara bertahap membayar sejumlah iuran demi penyelenggaraan pembangunan perumahan. Nantinya, program ini pertama-tama akan menyasar segmen ASN, kemudian bertahap pada tahun 2022-2023 melingkupi pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, serta TNI dan Polri. Untuk pekerja swasta dilakukan paling lama tujuh tahun setelah PP Tapera diresmikan.

Artinya, warga dipaksa merogoh koceknya lagi untuk membayar iuran di luar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan – yang notabene iurannya ngotot dinaikkan terus oleh pemerintah. Hal tersebut makin menegaskan Pemerintah seakan-akan lepas tangan dengan segala tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas perumahan layak bagi warga. 

Tanggung jawab ini pun seolah-olah dibonsai dengan hanya meresmikan sejumlah program “penarikan iuran” kepada warga maupun pemberi kerja. Persis, kerja Pemerintah kita sudah tiada beda dengan tukang palak perempatan yang siap gebuk kalau kita menolak kasih uang.

Horor di benak warga kian ngeri mengingat kabar tidak sedap yang sudah sering kita dengar: mulai dari defisit tak berujung BPJS Kesehatan serta kasus korupsi Jiwasraya dan ASABRI. Ketiga badan tersebut memiliki skema mirip-mirip, mengharuskan warga untuk menyetor iuran. Dengan demikian, wajar warga curiga dan khawatir dengan kredibilitas BP-Tapera yang bisa saja nasibnya berakhir tragis sama dengan ketiga badan sebelumnya. 

Tentu lagi-lagi warga yang jadi korbannya. Masih ingat persoalan defisit BPJS? Sewaktu lapor defisit, siapa yang harus talangin kerugian? Ya warga. Padahal Presidennya sudah ngaku sendiri kalau BPJS-nya salah kelola

PP No 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebenarnya amanat dari UU No 14 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat punya tujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang demi menunjang pembiayaan rumah. 

Namun, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pemungutan biaya program tabungan perumahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, bahwa “Tapera tidak diperlukan lagi karena sasarannya adalah pekerja formal yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dengan program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dimanfaatkan.” 

Hal ini mengundang pertanyaan lebih lanjut, memangnya sudah berapa banyak program Jaminan Sosial, khususnya di sektor perumahan yang sudah dimaksimalkan oleh Pemerintah?  Ada sederet program mulai dari Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja (KPR Subsidi dan Non Subsidi, PUMP/Pinjaman Uang Muka Perumahan, PRP/Pinjaman Renovasi Perumahan, dan FPPP/KK Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan serta Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang dikelola melalui ASABRI.

“Keterpaduan pengumpulan dana jangka panjang murah perlu diintegrasikan dalam satu lembaga utuh yang tidak berpencar demi mewujudkan hak atas perumahan yang layak dan terjangkau. Sebagai bukti, program BPJS Ketenagakerjaan sudah 15 tahun belum berjalan secara maksimal/terpadu dalam Sistem Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan (Rakyat) dan Kawasan Permukiman”, kata Sekertaris Umum The HUD Institute, Muhammad Joni.

Program Tapera ini akan dikelola oleh Badan Pengelola – Tapera (BP-Tapera) yang akan memungut iuran pekerja sebanyak 2,5 persen, dan dari pemberi kerja sebesar 0,5 persen. Dari kelompok buruh, Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai iuran Tapera sangat memberatkan buruh dan jika dijumlahkan dengan seluruh program “penarikan iuran” yang telah ada nilainya bisa sampai 8 persen dari gaji. Memang naas nian nasib buruh, sudah dihantam RUU Cipta Kerja, dipalak sedemikian rupa pula.