Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, dan akan dilaksanakan bertahap pada tahun 2021, sama sekali tidak menjawab permasalahan hak atas rumah layak. 

Pasalnya, program ini hanya menempatkan Pemerintah sebagai ‘tukang tagih’ iuran dari masyarakat yang akan dilaksanakan melalui Badan Pengelola Tapera (BP-Tapera). Artinya, Pemerintah lalai dalam kewajibannya untuk memastikan pengadaan rumah sekaligus menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat.  

Pemenuhan hak atas rumah layak setidaknya mensyaratkan tiga hal; ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordable) dan aksesibilitas (accessibility). Dari sisi ketersediaan (availability) saja, per 8 Maret 2019 Pemerintah masih keteteran memenuhi kebutuhan rumah yang seharusnya tersedia 7,6 juta unit (backlog). Dalam upaya memenuhi backlog tersebut, realisasi penyediaan rumah layak masih sering di bawah target, pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan 2017 sebanyak 904.758 unit. Sedangkan kebutuhan perumahan per tahun diprediksi berkisar 800.000-1.000.000 unit

Data tersebut mengindikasikan, iuran yang nanti dibayarkan oleh masyarakat dalam program Tapera besar kemungkinan akan sia-sia karena tidak terpenuhinya ketersediaan unit rumah bagi mereka sedari awal. Walhasil, yang ada malah absurd: bagaimana mungkin masyarakat memperoleh rumah bila kebutuhan backlog itu sendiri belum dibenahi Pemerintah? Itu pembayar iuran mau dikasih rumah keong?

Kita juga dapat melihat persentase perumahan dengan kondisi tidak layak pada tahun 2018, yang tercatat pada perkotaan maupun pedesaan sebesar 4,30 persen. Selain itu, nampak ada ketimpangan yang lebar antara daerah Indonesia bagian barat dengan timur. Ditemukan pada provinsi Papua sebanyak 41,77 persen menempati rumah tidak layak. Sedangkan posisi terendah dicatatkan oleh Provinsi Yogyakarta, sebesar 0,54 persen. Dengan demikian, ketimpangan yang terjadi di wilayah timur sebesar 24,79 persen. 

Selain itu, ada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Di daerah perkotaan baru menyentuh angka 61.09 persen dan untuk pedesaan tercatat baru di 50.67 persen.

Dari sisi aksesibilitas terhadap air bersih – yang menjadi salah satu aspek perumahan layak huni – pada tahun 2019 Indonesia masih di angka 72 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan air minum bersih adalah Bali (90,90 persen). Sementara persentase terendah ada di provinsi Bengkulu (49,37), Lampung (56,78), Papua (58,35). Kalimantan Selatan (62,67), dan Sulawesi Barat (62,98). 

Kedua unsur di atas, ketersediaan dan aksesibilitas, ternyata menegaskan lemahnya urgensi Program Tapera apabila aspek-aspek pemenuhan rumah layak juga tidak dilakukan secara maksimal.

Upaya Pemerintah memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dengan Program Tapera masih tidak menjawab persoalan mendasar mengenai kelayakan rumah bagi setiap masyarakat, sebagaimana tercantum dalam konsideran UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dimaksudkan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.