Di tengah pandemi COVID-19, protokol yang diberlakukan di fasilitas kesehatan mestinya bukan jadi alasan terhalangnya akses warga untuk menerima pelayanan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga. Namun, fakta menunjukan sebaliknya. Tengah marak kasus pasien non COVID-19 harus terlantar akibat rapid test/swab test yang menjadi syarat sebelum pelayanan diberikan dilakukan dengan sangat lambat dan tidak efisien.

Seperti kasus yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat Gusti Ayu Arianti harus merelakan anak yang dikandungnya meninggal pada Selasa (18/8) akibat lambatnya pelayanan RSAD Wira Bhakti Mataram. 

Keterlambatan itu disebabkan oleh petugas rumah sakit yang meminta Arianti untuk melakukan prosedur rapid test meski air ketuban kandungannya sudah pecah.  Naasnya, walaupun sang ibu sudah memohon agar petugas memeriksa kondisi kandungannya, ia tetap diperintahkan untuk melakukan rapid test terlebih dahulu di Puskesmas terdekat lantaran ketiadaan fasilitas rapid test di RS tersebut.

Begitu Arianti tiba di Puskesmas lagi-lagi ia mendapatkan perlakuan yang sama. Petugas menolak untuk memeriksa kondisi kandungannya walaupun ia sudah memohon dengan kesakitan. Petugas malah meminta Arianti untuk sabar serta harus menunggu selama 30 menit hasil rapid test.

Kasus lainnya terjadi pada Rafi, seorang anak pengidap leukemia dan anemia aplastik yang ditolak oleh empat rumah sakit hingga meninggal. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Mei 2020, di Ambon. “Sekitar jam 12 malam saya ke RS Al Fatah. Di sana suhu tubuh Rafa dicek. Lalu mereka bilang ada prosedur rapid test, tapi alat mereka rusak.” ujar Basoni, ayah Rafa. 

Setelah berkeliling ke tiga rumah sakit lain, anaknya tetap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan semestinya karena sejumlah alasan pihak rumah sakit, mulai dari tak menerima pasien selama proses sterilisasi virus corona, tidak tersedianya dokter anak, hingga rumah sakit yang tutup karena sebagian besar tenaga medis terpapar COVID-19.

Terakhir, kasus yang merenggut nyawa Suhantono, pasien cuci darah yang terlambat melakukan hemodialisis (cuci darah) akibat prosedur rapid test. Awal April lalu, Suhantono, yang biasa melakukan cuci darah sepekan dua kali, ditolak karena suhu tubuhnya 37,7 derajat celcius di rumah sakit daerah Serpong, Tangerang. Ia harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dari daerah Serpong, Tangerang, menggunakan motor yang dikendarai oleh Nurasiah, istrinya. Setelah sampai, bukannya segera mendapatkan pelayanan hemodialisa, Suhantono diminta untuk menjalani pengecekan COVID-19 dan diisolasi. Tepat seusai isolasi, Suhantono menghembuskan nafas terakhirnya.

Tiga kasus di atas menunjukkan proses rapid test yang dijalankan, alih-alih melindungi warga dari paparan virus malah membahayakan nyawa warga yang memerlukan tindakan medis. Padahal, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) melalui surat edaran telah menghimbau bahwa rapid test tidak menjadi persyaratan untuk pasien dapat dilayani oleh rumah sakit.

Fenomena ini diperburuk dengan status prosedur rapid test yang telah berkali-kali disangsikan validitasnya untuk mendeteksi virus. Menurut ahli epidemiologi Pandu Riono, rapid test yang dilakukan oleh Pemerintah harus dihentikan karena merugikan publik. “Yang dites itu antibodi. Antibodi itu artinya respons tubuh terhadap adanya virus. Kalau tidak reaktif, bukan berarti tidak terinfeksi. Kalau reaktif, bukan berarti bisa infeksius,” ujarnya. Ia menambahkan, lebih baik uang negara digunakan untuk meningkatkan kapasitas tim PCR, daripada membeli alat rapid.

Hal senada disampaikan Wana Alamsyah, peneliti Indonesia Corruption Watch, “Seharusnya rapid test ini tidak dibeli lagi agar tidak terjadi pemborosan”, ujarnya. Satgas Covid-19 sendiri mengklaim pemerintah tak pernah melakukan pembelian alat rapid test. “Rapid test antibodi diperoleh BNPB melalui donasi dari berbagai sumber”, jelas Wiku Adisasmito,  Jubir Satgas Covid-19.

Aneh, ya?

Pertanyaannya: kalau jutaan alat rapid test itu diperoleh dari sumbangan dan diakui bukan merupakan perangkat diagnosis, kenapa terus-terusan dipakai, bahkan dijadikan persyaratan sebelum melakukan perjalanan? Kenapa tidak dari awal dilakukan tes PCR saja?

Bayangkan, berapa banyak orang terancam hidupnya untuk menjalani prosedur tes “hasil sumbangan” yang validitasnya diragukan, sudah begitu harus bayar pula. 

Benahi Sistem Kesehatan

Deretan nyawa yang melayang akibat sekelumit tes sebagai prasyarat pelayanan kesehatan ini jauh dari amanat PBB dalam dokumen “Pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi COVID-19” di mana pemenuhan akses pelayanan kesehatan mensyaratkan agar perawatan harus tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. 

Kasus-kasus di atas juga menyalahi amanat Pasal 32 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan, “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”.

Jauh sebelum pandemi datang, menjadi penting bagi Indonesia untuk memastikan sistem pelayanan kesehatan sudah mematuhi prinsip-prinsip hak atas kesehatan yang mensyaratkan ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan memadai bagi setiap penduduk. Memang bukan hanya Indonesia. Survei WHO terhadap pelayanan kesehatan di 155 negara, menunjukkan sebanyak 53 persen negara mengalami hambatan akses pengobatan hipertensi akibat pandemi. Sedangkan untuk pengobatan diabetes dan kanker masing-masing sebanyak 49 persen dan 42 persen.