Di tengah meroketnya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia, pemerintah mengizinkan dibukanya kembali tempat kerja untuk beroperasi di masa ‘new normal’. Akhirnya, meskipun dalil ‘patuh protokol kesehatan’ terus dikumandangkan, kini terkuak bahwa jumlah penularan terbesar terjadi di lingkungan kerja. Pabrik, salah satunya, menjadi lokasi rawan penyebaran.

Surabaya dapat jadi contoh carut-marutnya protokol kesehatan lingkungan kerja di saat pandemi. Pada tanggal 29 Juli, klaster baru penularan COVID-19 kembali muncul di sebuah pabrik udang di Situbondo, Jawa Timur. Padahal, pada April lalu baru saja kejadian yang sama menimpa pabrik Sampoerna yang 77 karyawannya terdeteksi positif mengidap virus COVID-19.

Pada 28 Agustus, Indonesia mencatat kenaikan tertinggi per hari selama pandemi, melampaui angka 3,000 kasus. Salah satu penyumbang terbesar lagi-lagi adalah lingkungan pabrik, antara lain pabrik motor Suzuki (71 orang positif) dan pabrik LG Electronics (200 orang positif). Keduanya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

Menurut riset Data Academy, peraturan-peraturan yang diterapkan dalam protokol kesehatan kerja di Indonesia masih tidak jelas indikatornya. Akibatnya, masih banyak perusahaan yang hanya menerapkan aturan protokol kesehatan sekenanya.

Protokol Kesehatan Tidak Efektif

Memang bagaimana sih protokol kesehatan yang ada di Indonesia? Jika kita lihat pada Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja, secara kasat mata, ia telah mengatur poin-poin untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara luas.

Tapi, sayangnya peraturan-peraturan yang ada tidak dijelaskan dengan rinci dan pada akhirnya dapat ditafsirkan secara luas. Sebagai contoh, pada panduan tersebut penggunaan masker menjadi salah satu poin yang ditekankan. Tetapi tidak dijelaskan jenis masker seperti apa yang harus digunakan dalam bekerja, bagaimana cara menggunakannya, kapan pekerja harus mengganti masker dan sebagainya. Hanya petugas kesehatan saja yang memiliki spesifikasi khusus dalam penggunaan maskernya, yaitu masker medis dan masker NIOSH-N95.

Pemerintah memang telah mengeluarkan rilis mengenai panduan-panduan penggunaan masker yang baik dan benar. Namun, rasanya akan lebih baik jika para pelaku usaha dan buruh dapat mengakses informasi tersebut tanpa terlebih dahulu harus mencari di luar protokol yang sudah dibuat.

Bagaimana dengan praktek negara-negara lain yang juga telah membuka kembali pabriknya untuk beroperasi? Sebagai pembanding kita akan mengambil protokol kesehatan di Inggris. Kita mengambil negara tersebut menjadi pembanding karena pada tahun 2017 Inggris merupakan salah satu negara dengan tingkat keamanan kerja terbaik di Uni Eropa

Di Inggris, pemerintah merilis sebuah buklet berjudul pedoman bekerja secara aman di pabrik selama COVID-19. Konten publikasi ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan protokol kesehatan Indonesia secara substansi. Namun, panduan ini turut menjelaskan secara rinci apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja dan perusahaan agar dapat menanggulangi penyebaran COVID-19.

Sebagai contoh, kedua pedoman sama-sama memiliki protokol social/physical distancing. Namun protokol yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan hanya mengatur secara umum mengenai bagaimana cara untuk melakukan physical distancing, tanpa adanya penjelasan rinci mengenai bagaimana menerapkan physical distancing secara praktis di tempat kerja.

Dalam pedoman bekerja yang dikeluarkan pemerintah Inggris, secara rinci dijelaskan mulai dari bagaimana penjarakan yang harus diterapkan setiap pekerja, dimana ia harus diterapkan, bagaimana memitigasi kontak jika jarak yang ditentukan tidak dapat diterapkan oleh pabrik, bagaimana posisi tubuh pekerja saat melakukan tugas, dan seterusnya. Materi-materi ini juga terbagi menjadi 6 sub-bab yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan di pabrik seperti bagaimana protokol pencegahan saat pulang-pergi kantor, saat rapat, bekerja di workstation, saat di ruang istirahat, bagaimana bergerak di pabrik, dan bagaimana jika terjadi bencana serta kecelakaan.

Protokol Physical/Social Distancing Inggris

Terhitung pedoman ini sudah diperbaharui delapan kali sejak pertama kali pemerintah merilisnya pada tanggal 11 Mei 2020. Meski sudah secara berkala diperbaharui pun Inggris tetap saja kecolongan. Pada tanggal 21 Agustus, sebuah pabrik makanan di Northampton kedapatan memiliki 300 karyawan yang positif mengidap COVID-19.

Dengan melihat ini, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan harusnya menyadari bahwa satu pedoman untuk mengatur seluruh tempat kerja tidaklah cukup.  Diperlukan adanya pedoman-pedoman turunan yang mengatur secara detil bagaimana masing-masing tempat kerja dari berbagai industri bekerja di tengah pandemi COVID-19.

Belajar dari Inggris juga, pemerintah sudah sepatutnya terus memperbaharui pedoman protokol kesehatan kita karena setiap harinya info mengenai perkembangan virus ini terus berkembang. Dari setiap kasus COVID yang muncul di tempat kerja dapat dibuat lesson learned yang dapat memperkuat protokol kesehatan agar perusahaan-perusahaan dapat lebih resilien dan mampu melindungi pekerjanya dari ancaman wabah. Karena, jika tidak maka kita tidak akan pernah belajar untuk mengalahkan COVID-19 dan akan selalu mengulang kesalahan-kesalahan yang sama.

Kalau begini saja tidak sanggup, mungkin kita memang belum siap membuka tempat kerja seperti sedia kala. Lagipula, angka penularan COVID-19 sudah jelas mengabarkan kalau pandemi memang belum terkendali. 

Di tengah parade inkompetensi pemerintah tak berkesudahan ini, protokol kesehatan terbaik tetaplah untuk bekerja dari rumah. Naasnya, kemewahan ini tak bisa dinikmati seluruh kalangan. Meskipun disangkal berulang kali, tak bisa dipungkiri kalau Indonesia kini memang sudah mempraktikkan herd immunity, istilahnya saja yang berbeda: pemulihan ekonomi. Tentu didampingi oleh mantra sakti mandraguna: “Asalkan mematuhi protokol kesehatan”. 

Kadang-kadang memang membingungkan: mana yang lebih mengancam nyawa warga negara Indonesia hari ini, COVID-19 atau pemerintah itu sendiri?