Bukan tanpa alasan, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Pemerintah yang siap menagih iuran dari masyarakat akan berujung pada ludesnya (baca: dicuri) sejumlah uang yang telah disetor oleh masyarakat.

Masih segar di ingatan kita kasus korupsi yang terjadi di dua lembaga asuransi BUMN; Jiwasraya dan Asabri. Potensi korupsi yang akan terjadi dalam program Tapera dapat ditelusuri dengan melihat bentuk-bentuk skema serta kemiripan kebijakan yang akan dibandingkan antara Tapera dengan Jiwasraya ataupun Asabri.

Kemiripan pertama datang dari skema penarikan iuran. \Jiwasraya dan Asabri memiliki skema yang pada pokoknya sama yakni menarik iuran dari warga untuk diinvestasikan menjadi program seperti asuransi kesehatan, jiwa, maupun jaminan hari tua. Begitupun dengan program Tapera, nantinya iuran yang ditarik dari masyarakat akan dikelola melalui Badan Pengelola Tapera (BP-Tapera). Berbeda dari dua badan sebelumnya, pengumpulan iuran tersebut dikhususkan bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat. 

Adapun kemiripan lainnya antara skema antara BP Tapera dan Jiwasraya di mana terdapat manajer investasi yang ditempatkan pada masing-masing badan. Naasnya, manajer investasi yang terdapat di Jiwasraya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan karena kuasai 10 persen dana kelolaan Reksa Dana. Tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dengan Asabri, Sonny Widjaja selaku dirut menyatakan meminta 24 perusahan manajer investasi yang mengelola dana perusahaan untuk bertanggung jawab pulihkan kinerja investasi. Sonny memaparkan terdapat 25 perusahaan manajer investasi yang mengelola aset Asabri. Total investasi yang ditempatkan sebesar Rp10,8 triliun. Sonny menyebutkan sebanyak 13 perusahaan MI ini memiliki keterkaitan dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokro.

Hal ini yang menjadi catatan dari para pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) yang menyoroti posisi manajer investasi pada BP Tapera, “di mana mereka dapat mengelola modal dan pengelolaan ini tidak pernah untung, yang didapat masyarakat itu selalu buntung”, kata, Totok Lusida Ketua Umum REI.

Kecemasaan adanya potensi korupsi di BP Tapera melalui manajer investasi yang memiliki kewenangan pengelolaan investasi dana Tapera ini juga telah diwanti-wanti oleh Suryadi Jaya Permana, anggota Komisi Infrastruktur dan Perhubungan DPR, yang mengatakan bahwa BP Tapera hendaknya berkaca dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Kewenangan mengelola dana investasi ini juga telah disinggung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, “Tapera memiliki prinsip yang sama dengan lembaga keuangan lain sehingga ia meminta BP Tapera mematuhi kaidah governance dan prudential agar tak terjadi persoalan dikemudian hari”, katanya. 

Selanjutnya, momok potensi korupsi itu hadir dari kemiripan yang ketiga; frasa gotong royong, di mana nantinya yang bisa memanfaatkan dana Tapera hanyalah masyarakat tertentu oleh karena itu disebut gotong royong sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto. Kali ini berbeda dengan Jiwasraya atau Asabri, frasa ini mengingatkan kita dengan pengalaman tujuh tahun defisit BPJS Kesehatan sejak tahun pertamanya beroperasi 2014 yang juga menggaungkan konsep gotong royong namun fakta yang kerap terjadi bertolak belakang. 

Dengan demikian, kemiripan skema maupun kebijakan antara program Tapera dengan kasus Jiwasraya, Asabri serta defisit tak berkesudahan BPJS Kesehatan tak dapat dianggap sebelah mata. Maka diperlukan peninjauan ulang demi menghentikan pengalaman buruk; hilangnya uang warga yang sudah terjadi pada badan-badan tersebut. Hal ini menjadi penting karena lagi-lagi yang dipertaruhkan adalah amanat yang diberi oleh masyarakat kepada BP Tapera untuk mengelola iuran yang diinvestasikan dengan harapan nantinya masyarakat dapat memperoleh rumah idaman mereka

Kasus yang terjadi pada lembaga asuransi Jiwasraya pada intinya ialah gagal bayar terhadap nasabah sebesar 16 triliun karena terjadinya korupsi yang disinyalir Kementerian BUMN dilakukan dengan ditempatkannya investasi Jiwasraya di saham-saham gorengan, plus ditemukannya laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan. 

Sedangkan kasus Asabri bermula ketika dalam audit BPK ditemukan potensi kerugian mencapai 16 triliun akibat pengalihan investasi dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksa dana sejak tahun 2013.