MotoGP 2021 sudah dinanti-nantikan khalayak, khususnya penikmat balap motor dalam negeri. Selain memang tahun ini MotoGP harus puasa penonton karena pandemi COVID-19, tahun depan kemungkinan besar warga +62 tak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri untuk nonton langsung para pembalap saling adu kecepatan. Karena pembangunan sirkuit Mandalika terus digas sama pemerintah agar pembangunannya dapat selesai sesuai target. 

Pemerintah pusat maupun daerah terus mempercepat pembangunan Destinasi Wisata Super Prioritas di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sebab sektor pariwisata memang diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian yang memburuk akibat pandemi. 19 Agustus 2020, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, mengatakan pembangunan sirkuit Mandalika sudah sampai 40%. 

Sayangnya, tidak berbanding lurus dengan semangat menyelesaikan destinasi wisata Mandalika, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola kawasan tersebut justru mangkrak membayar ganti rugi atas tanah warga yang dipakai dalam kawasan wisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. 

Isu ini mencuat ketika Komnas HAM pada tanggal 14 Agustus 2020 menerima pengaduan dari Law Office 108 mengenai sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Yustin Oktariningsih, dkk dengan PT. ITDC sehubungan dengan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, dan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 005/STPL-KH/VIII/2020

Dalam surat tersebut, Komnas HAM meminta kepada para pihak untuk menghentikan rencana penggusuran terhadap tanah masyarakat yang masih bermasalah dengan pihak PT ITDC, pasalnya PT ITDC akan melakukan penggusuran warga pada tanggal 24 Agustus 2020, informasi ini kami dapatkan dari Webinar “Polemik Tanah Mandalika” yang dilakukan secara online pada tanggal 21 Agustus 2020. 

Ini bukan pertama kalinya PT ITDC melakukan penggusuran terhadap warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika). Tahun 2017, sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Ujung Lauk. Desa Kuta Pujut Lombok Tengah digusur tanpa adanya sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Pada 2018, PT ITDC melakukan penggusuran bangunan usaha dengan kawalan anggota kepolisian NTB, padahal lahan dan bangunan tersebut masih dalam status quo karena belum ada putusan dari Mahkamah Agung. 

Dan pada tahun 2020, kalau kita cari di situs Sistem Informasi Penulusuran Perkara Pengadilan Negeri Praya, masih ada total 16 perkara yang masih bergulir dan melibatkan PT ITDC.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M. Mansoer yang pernah mengklaim bahwa seluruh lahan di KEK Mandalika sudah clean and clear secara status hukum, dengan artian sudah menjadi aset negara dan telah bersertifikat HPL ITDC.  

Dari segi bisnis, memang penting bagi PT ITDC untuk mengeluarkan klaim lahan The Mandalika sudah clean and clear mirip sabun pembersih muka. Mana mungkin investor asing sekelas Vinci Group (Perancis) dan Qatar Investment Authority, contohnya, dapat setuju menanam modal dengan nilai fantastis, masing-masing 1 miliar dollar US dan 500 juta miliar dollar US, jika mereka mengetahui sengketa lahan antara PT ITDC dan warga belum selesai secara hukum. 

Selain persengketaan tanah dengan warga yang belum selesai di meja hijau, PT ITDC juga diminta untuk menghentikan praktik yang kontraproduktif dan intimidatif, serta melakukan upaya penyelesaian lahan warga dengan cara humanistik sesuai arahan Kapolda NTB. 

Selain dikejar sama ombak tsunami, seperti yang sudah pernah diulas sebelumnya oleh tim hakasasi.id/cmc, kini warga nampaknya harus adu cepat dengan eskavator PT ITDC demi memperjuangkan hak atas tanah dan bangunannya sendiri di Mandalika.