Di balik kebesaran pakaian adat yang dikenakan oleh Jokowi seiring euforia perayaan HUT RI, terbenam nasib naas masyarakat adat Pubabu, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tengah berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari praktik penggusuran lahan yang dilakukan oleh aparat atas nama Pemerintah Provinsi. 

Aksi kekerasan pun turut mewarnai sehari setelah upacara kemerdekaan. Masyarakat adat diusir paksa diiringi tembakan peringatan, gubuk peristirahatan mereka tak luput dimusnahkan. Akibatnya, para perempuan adat dan anak yang selama ini berjaga tanpa terlewat hari harus mengalami trauma berat bersama peluh keringat di bawah terik matahari.

Peristiwa tersebut seolah jadi hantaman keras bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia yang hidupnya masih terkatung-katung lantaran berkonflik dengan proyek pembangunan Negara. Belum lama ini pelanggaran terhadap masyarakat adat juga terjadi terhadap warga adat Sigapiton di Batak Toba yang dituding membakar lahan BPODT, serta warga adat Sakai di pedalaman Riau yang dibawa oleh pihak sekuriti PT Arara Abadi ke polisi karena membuka lahan di wilayah adatnya.

Pakaian adat Pubabu diperlakukan tak ubahnya perkakas panggung kosong makna. Sementara di saat bersamaan, ketidakadilan terhadap masyarakatnya terus dipelihara. Berdasarkan penelusuran kami, bukan kali ini saja pakaian adat yang dikenakan oleh Jokowi menyimpan kisah pahit yang bertolak belakang dengan kemeriahan aksi panggungnya di perhelatan kenegaraan. Jika kita bisa mengecam ramai-ramai objektifikasi budaya adat yang dilakukan turis, enaknya yang kayak begini diapain, ya?

Batak Toba

Pada saat kunjungan kerja dalam rangka membuka Karnaval Kemerdekaan Pesona Toba Agustus 2016, Jokowi sempat mengenakan busana adat Batak Toba berupa Ulos Pinuncaan dan ikat kepala yang dinamakan Sortali. 

Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat:

Pada bulan Desember 2016, terjadi kriminalisasi terhadap empat orang warga adat Matio dan Ketua adat Tungko Nisolu atas tuduhan pembakaran hutan di lahan milik PT Toba Pulp Lestari (TPL). Upaya kriminalisasi ini merupakan buntut dari aksi protes masyarakat adat setempat yang menolak kehadiran PT TPL di wilayah adat mereka yang membuka konsesi perkebunan ekaliptus. 

Bugis, Makassar

Dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2017 Jokowi mengenakan busana adat Bugis, terdiri dari songkok Bugis berwarna emas dan sarung songket bernuansa oranye dan merah marun.

Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat:

Pada tanggal 5 Maret 2017, dua orang warga adat Seko, Luwu Utara dianiaya oleh sekitar 5 orang anggota kepolisian dari Polres Masamba yang melakukan pengamanan proyek PLTA milik PT Seko Power Prima. Sebelumnya Agustus 2016, 14 orang warga adat juga sempat ditahan atas tuduhan tindak pidana pengancaman terhadap pihak perusahaan dan perusakan barang milik perusahaan. Ini merupakan buntut dari aksi protes masyarakat adat Pohoneang dan Hoyane di tiga desa terdampak rencana pembangunan PLTA berkapasitas 480 MW di Kecamatan Seko Tengah, Kabupaten Luwu Utara.

Kalimantan Selatan

Perayaan HUT RI ke-72 2017 merupakan momentum awal Jokowi mengenakan busana adat di hari kemerdekaan. Ia memilih busana adat Kalimantan Selatan, terdiri dari setelan menyerupai jas berwarna hitam, ditambah kain songket dan tutup kepala. 

Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat:

Pada tanggal 1 Februari 2017, Trisno Susilo, pimpinan masyarakat adat Dayak Meratus yang juga sekretaris AMAN Tanah Bumbu ditangkap dan ditahan atas tuduhan menduduki dan mengerjakan kawasan hutan. Kasusnya bermula di tahun 2011, namun setelah 6 tahun berstatus tersangka, pihak Kepolisian Tanah Bumbu membuka kembali kasus tersebut. 

Pasca penangkapan Trisno, anggota kepolisian mendatangi perkampungan warga di Kampung Napu, Kamboyan, Kambulang, Batulasung, Tuyan, dan Alut yang bermukim di kawasan hutan adat Dayak Meratus. Rombongan bersenjata lengkap ini mencari para pimpinan masyarakat yang aktif menolak keberadaan PT Kodeco Timber yang menguasai kawasan hutan adat Dayak Meratus lewat Program HPH dan HTI yang diberikan izinnya oleh Pemerintah.

Aceh

Dikenakan pada saat perayaan HUT RI ke-73 2018; terdiri dari kupiah meukeutop (penutup kepala), bajee (atasan), dan boh ru bungkoh (hiasan di bahu kanan). Namun, dalam Sidang Tahunan MPR/DPR Jokowi hanya memakai setelan jas berwarna biru dongker tanpa embel – embel adat.

Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat:

Lahan adat milik warga Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, telah diserobot oleh PT Fajar Baizury & Brother’s yang bergerak di bidang industri kebun kelapa sawit. Konflik agraria tersebut berlangsung sejak Sertifikat HGU terbit pada tahun 1991 dan mencuat kembali pada tahun 2013. Kasusnya bahkan sudah masuk KSP melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA). 

Sasak, NTB

Dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2019 Jokowi mengenakan busana adat seorang pemimpin, dalam bahasa lokal disebut Datu atau Raja; terdiri dari atasan berwarna coklat dan bawahan songket bermotif Subahnale dengan kombinasi hitam, emas, dan oranye, lalu keris terpasang di bagian depan pakaian dan mahkota di kepala yang disebut asapuk

Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat:

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di bawah PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) melakukan pembangunan di atas tanah sengketa adat yang belum tuntas penyelesaiannya. Kehadiran proyek pembangunan yang salah satunya akan mendirikan sirkuit balap Moto GP tersebut berpotensi memperkeruh konflik lahan adat yang sudah terjadi.

Klungkung, Bali

Dikenakan pada saat perayaan HUT RI ke-74; terdiri dari atasan berwarna hitam dengan brokat emas lengkap dengan kain batik sebagai bawahan dan tutup kepala. Di tahun yang sama, saat kunjungan ke Malaysia Jokowi juga mengenakan busana adat Bali setelah menghadiri Kongres V PDIP di Bali. 

Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat:

Para petani dan warga adat di Dusun Selasih, Desa Puhu, Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, terancam kehilangan lahan pertaniannya akibat proyek garapan perusahaan PT Ubud Raya Duta Development (URDD) yang ingin meratakan kebun pisang milik warga untuk dijadikan resor wisata. Padahal Desa tersebut terkenal sebagai produsen daun pisang, komoditas bernilai tinggi di Bali karena setiap hari diperlukan untuk ritual dan pengganti kemasan plastik ramah lingkungan.