Dua anggota Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) di Palembang harus membayar jutaan rupiah agar bisa mengakses pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan obat dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, karena biaya obat yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan. Pada tanggal 16 dan 27 Juli kedua pasien tersebut mengadukan persoalan ini kepada KPCDI.

Persoalan ini dipicu oleh tidak terdaftarnya obat tersebut dalam katalog elektronik sehingga pihak rumah sakit tidak bisa memberikan cairan obat kepada pasien. Kondisi tersebut telah amat merugikan pasien yang sebelumnya melakukan transplantasi ginjal dan operasi pemasangan kateter. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, pasalnya,  operasi itu sendiri dilakukan dengan skema pembiayaan yang dicover oleh BPJS Kesehatan, tetapi biaya obatnya ternyata harus ditanggung oleh pasien sendiri, 

Tony Samosir, Ketua Umum KPCDI, dalam pengaduannya kepada Lokataru Foundation mengatakan, “Peristiwa ini sangat merugikan pasien yang keberlanjutan hidupnya sangat bergantung pada proses cuci darah. Pasien sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli cairan obat dan mengeluh sudah tidak sanggup lagi untuk membelinya.”

Pada bulan sebelumnya pasien masih dapat mengakses cairan obat tersebut, namun anehnya, di bulan berikutnya obat tersebut tidak tersedia di katalog elektronik, sehingga pasien harus membeli dengan uang pribadinya. Tony mengatakan, tanpa skema BPJS Kesehatan, maka pasien harus mencari dana sekitar delapan juta per bulan untuk pembelian obat.

Tragedi ini seharusnya tidak terjadi apabila BPJS Kesehatan masih taat pada amanat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Jika merujuk pada JKN, hak peserta tidak hanya untuk menerima pelayanan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tetapi juga pelayanan obat yang diperlukan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Alasan pihak RSMH Palembang yang menyatakan bahwa produk obat tersebut belum terdaftar pada katalog elektronik menurut Tony tidak logis. Menurutnya RSMH sebagai rumah sakit Pemerintah seharusnya tidak mempersulit pasien. “Kenyataannya bukan hanya RSMH Palembang saja yang melakukan operasi CAPD di Indonesia, ada beberapa praktik rumah sakit yang memberikan kemudahan bagi pasien untuk mengakses obat bagi pasien cuci darah seperti RSPAD Jakarta, RSUD Syamsudin Sukabumi.” 

Ia curiga akan adanya praktik monopoli produk. “Harusnya sejak awal pasien jangan dioperasi kalau cairan obat tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan”, sambungnya.

Terkait dengan pelayanan obat, Pasal 58 Perpres 82 Tahun 2018 telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta agar menyediakan ketersediaan obat dalam penyelenggaraan program JKN. Daftar obat dituangkan dalam formalurim nasional, atau daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep, dan dituangkan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik.

Sebagai informasi, CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) adalah metode alternatif bagi pengidap gagal ginjal selain hemodialisis (cuci darah) di mana proses cuci darah dapat dilakukan dengan memasang selang pada rongga perut.