Sudah ngotot Pilkada, konser musik diizinkan pula. Pemerintah seperti mengejek sederet festival musik yang terpaksa ditunda tahun ini akibat pandemi.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan para kandidat calon kepala daerah di Pilkada Serentak melakukan kampanye lewat konser musik menuai banyak kritik. Kumpulan warga dalam konser musik tentu berpotensi menciptakan cluster penularan baru. Meski dibatasi maksimal 100 peserta, kedatangan massa pendukung yang melebihi kapasitas juga tidak dapat terelakkan, apalagi sistem penyeleksiannya tidak jelas.

Indonesia jelas masih berkutat dengan wabah Covid-19. Jumlah kasus positif di tanah air terus meningkat dalam sebulan terakhir. Pelanggaran protokol kesehatan tak ubahnya pemandangan sehari-hari, mulai dari level pemerintah hingga masyarakat. Eh, setelah pemerintah ngotot pilkada wajib jalan terus, konser – konsernya rupanya ikut diizinkan. 

KPU bersikukuh bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang menjadi landasan bagi PKPU No. 10 Tahun 2020, terutama Pasal 63 ayat (1) yang kini tengah menjadi sorotan karena mengatur jenis – jenis kampanye yang diperbolehkan, antara lain rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menyebutkan kalau izin konser musik yang diberikan KPU tidak berlandaskan undang – undang. Ia menyebut UU Pilkada terbaru tidak spesifik menyebut konser musik sebagai salah satu bentuk kampanye, kecuali KPU mungkin bersandar pada frasa “kegiatan lain yang tidak melanggar larangan” sehingga konser musik masuk dalam tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU di atas.

Jengkel? Sudah pasti, saat kita setengah mampus berjuang memerangi Covid-19, KPU malah buat aturan sendiri yang ngebolehin konser musik di tengah pandemi; atau jangan – jangan ada ‘titipan’ dari sejumlah pihak karena khawatir hilang panggung untuk Pilkada Serentak 2020 nanti? 

Berhubung pemerintah masih keras kepala ingin meniru Singapura, Korea Selatan, dan Jerman yang masih melangsungkan pemilihan di tengah pandemi (gimana sih, giliran dikritik soal menangani pandemi, pemerintah mintanya tidak dibanding – bandingkan sama negara lain), ini semestinya jadi momentum bagi para paslon untuk menarik simpati masyarakat lewat berbagai kegiatan sosial, terutama menyelamatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat dari wabah Covid-19. Masih banyak kok medium untuk berkampanye dan tidak terbatas pada konser musik saja, bisa gunakan teknologi kekinian misalnya kampanye virtual, penyampaian visi dan misi lewat media sosial, dan sebagainya. 

Bayangkan masifnya penyebaran virus jika tiap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 mengadakan konser musik. Walaupun tidak semua daerah berada pada zona merah, mobilitas warga siapa yang bisa membendung? Jika ada satu saja warga dari zona merah iseng mampir ke konser musik zona kuning, misalnya, siapa yang bisa halangi? Penyelenggaraan konser musik sama saja memperparah pandemi. Kecuali Pilkada kali ini memang disponsori Covid-19, sehingga penularannya diusahakan terjadi sebanyak mungkin.

Kita perlu berkaca pada kasus kematian ratusan petugas KPPS selama gelaran Pemilu tahun lalu. Ketua KPU Arief Budiman dalam refleksi Pemilu 2019 mengungkapkan ada 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit akibat beban kerja yang berat di Pemilu 2019. Tidak masuk akal. Pesta demokrasi yang diklaim aman dan lancar ternyata menelan korban ratusan orang.

Kemenkes memang berkilah dengan mengumumkan 13 jenis penyakit penyebab kematian para petugas KPPS di berbagai provinsi di Indonesia yang diidap sebelumnya oleh para petugas KPPS. Namun, Ombudsman menilai ada maladministrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga menewaskan ratusan petugas KPPS. 

Lalu, selain risiko penularan saat pencoblosan, sekarang KPU mau tetap konser – konseran di Pilkada 2020? Serius ini gak masuk akal. Kalau tanpa pandemi saja jatuh ratusan korban, berapa lagi jumlah korban yang bakal jatuh saat Pilkada di tengah pandemi mematikan? 

Walhasil, kita makin susah menerima alasan bahwa pemerintah tengah menjaga ‘hak konstitusi rakyat’ dengan tetap mengadakan Pilkada. Begini, bapak-bapak, Ibu-ibu, keselamatan diri juga hak konstitusi rakyat, lho. 

Calon Kepala Daerah Tidak Punya Gagasan

Selain membahayakan nyawa warga, keputusan KPU soal izin konser musik sudah sukses mengejek sederet festival musik yang terpaksa ditunda tahun ini, sampai para pelaku industri musik pun harus rela kehilangan pemasukan dan putar otak agar kebutuhan hidup sehari-hari tetap terpenuhi. Sementara para penikmat musik juga dipaksa puas dengan konser-konser atau pentas musik virtual.  

Pengamat musik Wendi Putranto buka suara menanggapi kabar diizinkannya para paslon untuk menggelar konser musik di tengah pandemi sebagai alat untuk kampanye menuju Pilkada Serentak 2020. Ia menyalahkan aturan yang dibuat oleh KPU tersebut. 

Mantan jurnalis Rolling Stone Indonesia tersebut menganggap bahwa konser musik hanya menjadi salah satu gimmick dalam kampanye politik. Menurutnya, para kandidat politik dari dulu tidak ada yang mampu mengundang massa dalam jumlah besar sehingga musik dijadikan alat untuk mengumpulkan massa. 

Mereka (paslon) tidak terbiasa mengungkapkan konsep, visi, dan kepemimpinannya dalam format pidato”, katanya. Hal ini mungkin yang membuat masyarakat bosan dan tidak tertarik mendengar pidato panjang lebar dari para calon kandidat kepala daerah, apalagi visi – misinya masih suka ‘kabur’.