Seperti tidak ada habisnya publik disuguhkan drama panjang proses kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, atau yang biasa kita kenal dengan BPJS Kesehatan. 10 Agustus kemarin, Mahkamah Agung (MA) resmi menolak gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terkait Pasal 34 Perpres 64/2020 yang mengatur mengenai kenaikan iuran. 

Dari putusan MA tersebut, kita dapat melihat lemahnya komitmen negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi yang sudah meluas dampaknya.  Salah satu prinsip hak atas kesehatan yang diabaikan dalam putusan MA itu ialah aksesibilitas keuangan. Prinsip tersebut mengatakan bahwa biaya akses kesehatan harus terjangkau bagi setiap penduduk. 

Padahak, dampak COVID-19 yang menyebabkan resesi ekonomi sudah jelas akan melemahkan kemampuan warga untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini tentu akan menghambat warga yang hendak mengakses pelayanan kesehatan. Tony Samosir, Ketua Umum KPCDI, dalam wawancara dengan Lokataru Foundation menyatakan kecewa dengan putusan MA tersebut. “Kenaikan ini belum tepat di kala ekonomi lagi sangat susah”, katanya.

Sebenarnya, penolakan besaran iuran baru sudah sejak lama dilakukan oleh sejumlah warga dengan cara berbondong-bondong mengubah jenis kelas kepesertaannya. Per Januari 2020 saja, tercatat sebanyak 792.854 peserta yang sudah melakukan ‘aksi turun kelas’, dengan mayoritas pindah ke kelas 3 sebesar 696.119 peserta. Sedangkan pada Juni 2020, sebanyak 510.728 peserta turun dari kelas 1 ke kelas 3, dan 1,48 juta peserta turun dari kelas 2 ke kelas 3.

Fenomena aksi turun kelas tersebut bukan berarti tidak akan mengganggu proses pelayanan kesehatan warga. Pasalnya, prinsip hak atas kesehatan lainnya juga belum disediakan secara maksimal oleh Pemerintah. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni, misalnya, statusnya masih tanda tanya. Masih terdapat disparitas yang lebar terkait ketersediaan rumah sakit kelas A yang ada di setiap provinsi, dimana hanya sebanyak 15 provinsi yang memiliki rumah sakit kelas A. 

Banyaknya peserta yang memilih turun kelas juga akan menimbulkan penumpukan peserta di kelas 3, yang ujungnya akan berakibat pada terhambatnya pelayanan. Tentu nantinya warga lagi yang mesti menanggung akibatnya. Hal ini diperkuat dengan catatan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pada November 2019, yang menyebutkan banyaknya aduan terkait pelayanan JKN/BPJS Kesehatan di lapangan seperti minimnya ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap serta buruknya sistem antrian.

Sekelumit permasalahan di atas luput dalam pertimbangan majelis hakim MA yang memutuskan menolak judicial review yang diajukan oleh KPCDI. MA gagal memahami domino effect dari adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi pelayanan kesehatan warga. 

Penolakan MA ini juga membuat majelis hakim MA nampak plin-plan. Sebab, gugatan KPCDI sebelumnya atas Perpres kenaikan iuran yang pertama sudah pernah dimenangkan MA. Sejumlah pakar bahkan menilai kebijakan Presiden Joko Widodo untuk kembali menaikkan iuran sebagai laku pengabaian hukum. Mengapa gugatan kali ini ditolak? Substansi apa yang berubah? Apakah MA secara tidak langsung sudah memberikan legitimasi – dan legalisasi – atas pengabaian hukum yang dilakukan Presiden?