Ada berita baik dari Mandalika: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (18 Juni 2020) mengumumkan bahwa perangkat Diseminasi Info Gempa (Warning Receiver System New Generation/WRSnG) telah dipasang dan diaktifkan di sekitar kawasan The Mandalika.

Sumber: lomboktengahkab.id

Diresmikan bersama dengan Managing Director The Mandalika (ITDC) I Wayan Karioka, diharapkan alat deteksi bencana seismik yang akan berfungsi 24 jam ini mampu membuat para turis tidak lagi was – was atas ancaman megathrust/tabrakan lempeng bumi yang mengancam Mandalika sebagai destinasi baru pariwisata bertaraf internasional tersebut.

Tidak hanya itu, area pantai The Mandalika juga dilengkapi dengan layanan Search and Rescue (SAR) yang memastikan para turis yang berlibur mendapatkan perlindungan yang prima. Bekerja sama dengan BASARNAS, ITDC The Mandalika menerapkan sistem mitigasi terpadu demi perlindungan dan keselamatan yang maksimal untuk para pelancong tersebut.

Deteksi Dini Bukan Jawaban

Memasuki era new normal dan rencana Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali destinasi pariwisata bertaraf internasional, tentu membutuhkan upaya yang luar biasa.

Namun segala berita baik ini tak membuat The Mandalika sudah bisa dinyatakan 100% aman.

Peneliti hakasasi.id/cmc, Tihfah Alita, menyampaikan bahwa pemasangan alat deteksi gempa dan tsunami maupun persiapan tim SAR di area the Mandalika, bukanlah solusi tepat untuk menjamin keamanan para turis, warga, pekerja pariwisata maupun aset – aset yang telah dibangun diatas tanah seluas lebih dari 1000 hektar tersebut.

“Masalahnya bukan soal pengadaan alat deteksi saja. Kawasan Pujut dan sekitarnya (The Mandalika) itu sudah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai dan area rawan bencana menurut aturan tata ruang Kabupaten Lombok Tengah 2011 – 2031. Ketentuannya jelas. Area tersebut terbatas untuk dijadikan zona wisata/zona berkumpulnya orang, ujarnya. 

Berdasarkan penelusuran hakasasi.id/cmc dalam Ngepot – Ngepotan di Mandalika: Awas Tsunami, pembangunan resor beserta fasilitas untuk perhelatan MotoGP tersebut terbilang cukup rawan; mengingat posisinya yang berada kurang dari 1 kilometer dari bibir pantai – dengan ancaman gempa dan tsunami yang mencapai radius 5 km. 

Pertanyaannya memang: apakah alokasi anggaran dan investasi yang begitu besar tersebut sudah diperhitungkan sedemikian matang untuk meminimalisir kerugian yang datang akibat ancaman bencana?

Belum lagi, alat deteksi gempa generasi terbaru itu sendiri tidak mungkin bekerja sendirian sebagai sebuah sistem diseminasi informasi. Perlu juga diperkuat dengan sistem deteksi dengan perangkat keras yang juga mumpuni; seperti buoy dan sirine.

Moda Diseminasi WRS (Warning Receiver System) – BMKG

 

Sumber : inatews2.bmkg.go.id

 

Masalahnya sejak Januari 2020 (29/01/2020) seperti dilansir dari Radar Bali, sejumlah sirine peringatan di Pulau Bali sudah dinyatakan tidak berfungsi. Belum lagi dengan masalah perawatan perangkat – perangkat deteksi gempa dan tsunami yang selama ini tidak diberikan prioritas dalam perawatannya.

Kondisi ini juga dikeluhkan Tuva, mengingat besarnya anggaran yang diajukan untuk pembangunan resor dan destinasi pariwisata, ternyata luput memperhatikan keselamatan para turis dan kelangsungan industri pariwisata.

“Proyek The Mandalika ini memang sedari awal tidak sensitif terhadap kondisi kebencanaan di Indonesia sebagai akibat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan sistem mitigasi bencana, termasuk di wilayah pariwisata.”

“Membangun di tengah area rawan bencana bukan langkah yang bijak, ditambah dengan sistem mitigasi yang tidak berkelanjutan membuat The Mandalika sebenarnya tidak layak beroperasi, mengingat keselamatan turis adalah syarat mutlak dalam industri pariwisata” , ujarnya.