Di tengah situasi buruk defisit BPJS Kesehatan yang tak berkesudahan, publik dikejutkan dengan kabar laba BPJS sebesar 369,06 miliar. Entah ini kabar gembira atau bukan, yang jelas pelayanan kesehatan untuk warga belum tentu jadi membaik.

Laba tersebut diraih BPJS Kesehatan per 31 Desember 2019 berdasarkan laporan keuangan yang menunjukkan perolehan ini ditopang oleh pertumbuhan sejumlah indikator kinerja. Jumlah pendapatan operasional tercatat meningkat dari tahun 2018 sebesar 3,76 triliun, menjadi 4,09 triliun pada tahun 2019 atau naik 8,75 persen.

Laba ini sendiri bukan hasil drama panjang proses kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu sendiri. Terdapat perbedaan antara pengelolaan dana operasional dan Dana Jaminan Sosial (DJS), seperti disampaikan sebelumnya dalam bantahan Iqbal Anas Ma’ruf, Humas BPJS Kesehatan. Namun pertanyaan mendesak yang penting untuk dijawab ialah apakah laba ini bakal menimbulkan dampak positif bagi perbaikan akses pelayanan?

Sebab, laba tak akan berarti apa-apa jika pelayanan BPJS kesehatan tetap sami mawon. Mulai dari antrian panjang, diskriminasi pelayanan bagi pasien JKN dan pasien umum, rentan ditolak karena ruang rawat inap penuh, hingga penonaktifan semena-mena bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)/ fakir miskin dan tidak mampu sehingga menghambat warga untuk berobat.

Iqbal menegaskan bahwa aset DJS dan aset BPJS Kesehatan adalah dua hal yang dikelola secara terpisah dengan penyajian dua laporan keuangan yang berbeda pula. “Sebagai badan hukum publik, BPJS kesehatan menganut prinsip nirlaba, artinya mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bagi seluruh peserta”, katanya.

Dari keterangannya itu dapat disimpulkan, sebenarnya laba tersebut bukan berasal dari DJS yang merupakan hasil dari terkumpulnya iuran warga tetapi laba tersebut hasil dari kegiatan operasional badan. 

Lalu, kegiatan operasional seperti apa yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan? Jika benar pengembangan dana JKN manfaatnya akan diberikan sebesar-besarnya bagi peserta lalu akan diapakan laba 369,06 miliar ini? Bisa atau tidak laba dari badan (operasional) ini digunakan untuk memperbaiki operasional penyelenggaraan JKN yang masih mengangkangi hak atas kesehatan warga?

Semua pertanyaan itu tidak akan pernah bisa dijawab sebab kita sedari awal tak pernah tahu dari mana sumber pendapatan laba itu diraih, dan kelak diperuntukkan untuk apa. Naasnya lagi, JKN yang menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diperuntukkan untuk manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga, kenyataannya terus melenceng dari amanatnya. Terbukti dana DJS tersebut dapat digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk kegiatan operasional yang belum diketahui apa saja rinciannya. 

Ketentuan ini dikeluarkan oleh Kemenkeu melalui PMK No 233 Tahun 2019, di mana pada tahun 2020 untuk kegiatan operasional BPJS Kesehatan diperbolehkan mengambil 4,21 triliun dari DJS. Aneh bin ajaib, pengelolaan dana badan dan dana DJS dikelola secara terpisah, namun di waktu yang sama pengelola dapat mencomot duit iuran yang belum tentu timbal baliknya akan dinikmati pada warga. 

Akhirnya, di tengah situasi serba sulit karena pandemi, warga lagi-lagi jadi korban. Di satu sisi, ongkos menambal defisit BPJS Kesehatan dibebankan ke warga lewat kenaikan iuran, tapi BPJS Kesehatan diizinkan untuk menggondol uang iuran dari dana DJS untuk keperluan operasional, yang tidak serta-merta menjamin perbaikan pelayanan kesehatan.