Pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium (KSBA), yang diresmikan 17 Agustus kemarin lewat acara peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dapat jadi contoh buat penyelenggara negara lain untuk mulai memutar otak guna menghindari praktik penggusuran paksa, sebuah pelanggaran HAM berat yang wajib diakhiri sekarang juga. 

Penggusuran Kampung Akuarium terjadi pada April 2016 silam di bawah komando Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Dharma, salah satu dari ratusan warga Kampung Akuarium tidak menerima tanah yang sudah puluhan tahun didiaminya rata dengan tanah. Mereka kemudian menggugat perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Proses pembangunan KSBA ini menjadi tonggak sejarah baru yang menegaskan bahwa penggusuran dapat dihindari dan membuktikan: perencanaan pembangunan kota yang partisipatif melibatkan masyarakat merupakan kunci agar kampung-kampung lainnya tidak bernasib sama dengan Kampung Akuarium. 

Kritik dari Kubu Pro-Penggusuran

Tentu hal ini menjadi sorotan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki, yang sigap mengkritik kebijakan Anies, “Sayang saja ada peninggalan cagar budaya dan kawasan Kota Tua dirusak hanya mau menyenangkan konstituen,” katanya. “Saya tidak tahu apakah ada perda baru yang mengubah semua tata ruang DKI khususnya Kawasan Kota Tua dan Kampung Akuarium” lanjut politisi PDI-P yang kini menjadi Direktur Pertamina tersebut.

Selain Basuki, kritikan datang dari anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono yang menyatakan bahwa di dalam peraturan daerah, Kawasan Kampung Akuarium masuk dalam zona merah. Artinya, lahan kampung tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk urusan pemerintahan, bukan untuk hunian warga.

Suara yang berbeda dilontarkan oleh Elisa Sutanudjaja, Direktur Rujak Center for Urban Studies. Menurut Elisa, rencana pembangunan KSBA telah sesuai prosedur. Bahkan sebagai bagian dari pengurusan izin mendirikan bangunan, pembangunan Akuarium telah melewati sidang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran. Baginya, KSBA ini merupakan praktik yang baik karena tidak semua proyek di Kota Tua mengikuti prosedur.

Silang pendapat ini penting dicatat oleh Anies dan Pemerintah untuk tidak sekadar taat pada janji politiknya pada masa kampanye. Menghindari penggusuran harus dimaknai sebagai praktik wajar untuk membayar amanat konstitusi, khususnya pemenuhan hak atas hunian layak bagi warga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan EKOSOB) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005. 

Bagaimana dengan solusi ala Basuki? Ia menyebutkan kalau  “rumah lapis istilahnya bisa dibangun di mana saja. Penjaringan dan Daan Mogot sudah dibangun rusun tingkat 20 lantai. Semua bisa tinggal di sana dan penduduk asli Akuarium bisa dikasih hak dagang di sana jika jadi destinasi turis.” 

Solusi ini jelas menyederhanakan permasalahan yang timbul dari penggusuran. Korban penggusuran dapat menjadi tunawisma, kehilangan rasa aman, jaminan sosial, identitas, hak anak untuk mengenyam Pendidikan hingga kehilangan hak akses kesehatan lantaran mahalnya biaya pindah. Belum lagi menghitung kerugian ekonomi, materi dan juga kerugian psikologis yang ditimbulkan. Potensi penderitaan tersebut yang luput dari pertimbangan Basuki. 

Ditambah dengan kondisi faktual di mana sebanyak 40 persen wilayah Jakarta terdiri atas kampung dan kampung kota yang sudah ada sejak zaman kolonial, maka penggusuran terhadap kampung di Jakarta tidak dapat dibenarkan bila tidak menempuh mekanisme yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dan jika akhirnya keputusan pahit penggusuran terpaksa harus diambil, Kovenan EKOSOB memberikan panduan agar dapat meminimalisir potensi penderitaan di atas tidak menimpa warga.  

Barangkali hal ini memang sulit untuk dipahami Basuki, utilitarian tulen yang siap sedia mengerahkan tentara  hanya demi menggusur kampung dan warga tak berdaya.