Universal Health Coverage (UHC) berarti keadaan di mana semua, baik individu maupun komunitas, memiliki akses ke pelayanan kesehatan, kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkannya, tanpa hambatan finansial untuk memperolehnya. 

UHC mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial, mulai dari promosi, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan perawatan paliatif untuk pasien dengan penyakit kronis.

UHC sendiri berangkat dari pengakuan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Empat unsur penting bagi pemenuhan hak atas kesehatan itu sendiri meliputi ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), penerimaan (acceptability), dan kualitas (quality) fasilitas dan pelayanan kesehatan. 

Dari sini, cita-cita UHC adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta memastikan siapa pun tidak mengalami kerugian finansial akibat menanggung biaya pelayanan kesehatan. 

Untuk mencapainya, tentu negara membutuhkan sistem kesehatan yang tangguh, efisien, serta dikelola dengan baik untuk memastikan layanan kesehatan yang tersedia terjaga kualitasnya. Menurut World Health Organization (WHO), cara terbaik untuk mengurangi beban biaya UHC adalah dengan memperluas cakupan pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh jenis-jenis pembayaran wajib kepada negara, seperti pajak, premi asuransi sosial, dan lain-lain. Namun, pembayaran ini juga harus sesuai dengan semangat UHC. Dengan kata lain, kemampuan warga negara untuk membayar harus ikut diperhitungkan, antara lain dengan kebijakan subsidi untuk orang miskin dan rentan.

Target 3.8 Sustainable Development Goals dari United Nation Development Program, memuat target capaian UHC di atas bagi negara. Target tersebut termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua.

Lebih lanjut, target 3.8.1 SDGs menjelaskan yang dimaksud dengan layanan kesehatan esensial adalah layanan esensial yang rata-rata diberikan kepada populasi umum dan rentan berdasarkan intervensi pelacak yang mencakup kesehatan reproduksi, ibu, bayi dan anak, penyakit menular dan tidak menular, kapasitas dan layanan akses fasilitas kesehatan.

Sumber : sdgs.un.org

Di Indonesia sendiri, sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan BPJS Kesehatan diklaim oleh pemerintah sebagai upaya Indonesia mewujudkan UHC di atas.

Tapi, jika melihat kondisi BPJS Kesehatan saat ini, rasanya cita-cita UHC di atas masih sangat jauh bahkan tergolong mustahil untuk dicapai.